Dokter Bisa Dipidana 4,5 Bulan Jika Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia

1827
Pesona Indonesia
Ilustrasi bahan kimia yang bisa dipakai untuk hukuman kebiri secara kimia pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Foto: istimewa
Ilustrasi bahan kimia yang bisa dipakai untuk hukuman kebiri secara kimia pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Foto: istimewa

batampos.co.id – Penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menjadi eksekutor hukuman kebiri kimiawi ternyata tidak bisa serta merta.

Pasalnya, melaksanakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 adalah kewajiban.

“Sebelum menolak, IDI perlu melihat lebih dahulu bagaimana dokter dan medical practitioners di negara-negara lain yang telah melaksanakan kebiri kimiawi sesuai perintah undang-undang dan putusan pengadilan,” tutur politisi PPP Asrul Sani , Minggu (12/6/2016).

Menurutnya, perdebatan serupa pernah terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Sejumlah dokter enggan ‎melakukan eksekusi mati dengan suntik (lethal injection) karena mereka menilai bertentangan dengan kode etik kedokteran yang tujuan dokter adalah membantu menyembuhkan pasien, bukan sebaliknya.

Kendati demikian, kata Sani, para dokter itu tetap melaksanakannya atas nama hukum sebagai pengecualian‎‎. Begitupula dengan sejumlah negara yang menerapkan kebiri.

Jika sikap IDI terus berlanjut, menurut sekretaris jenderal PPP ini, tindakan itu  bisa dianggap sebagai bentuk ‎obstruction of justice atau menghalangi penegakan hukum.

Konsekwensinya, ada sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja mencegah atau menghalang-halangi, menggagalkan tindakan petugas yang diberikan kewenangan untuk mengusut atau memeriksa delik. ‎
‎‎
“Kalau di KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pasal 216, ancaman hukumannya 4,5 bulan penjara,” tegas dia.

‎Andaikata IDI tetap teguh untuk tidak mau melakukan kebiri kimiawi, kata legislator asal Jawa Timur itu ada alternatif eksekutor lain.‎ Yakni, dokter yang berada di kepolisian.

“Sebagai bagian dari lembaga penegak hukum, mereka juga  wajib dan taat dengan proses penegakkan hukum,” pungkas Arsul. (dna/JPG)

Respon Anda?

komentar