Ini 9 Tim Yang Dibentuk Pemko Untuk Menyelidiki Perusahaan-perusahaan Yang Melakukan Reklamasi

580
Pesona Indonesia
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemko Batam memasang pita segel PPNS pada alat berat di reklamasi Pulau Janda Berhias Sekupang Batam, Foto: istimewa
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemko Batam memasang pita segel PPNS pada alat berat di reklamasi Pulau Janda Berhias Sekupang Batam, Foto: istimewa

batampos.co.id – Terhitung 17 Mei lalu, Pemko Batam resmi memoratorium (penghentian sementara) seluruh aktifitas reklamasi di pesisir pantai Batam. Ada 14 titik yang dihentikan, karena alasan pengecekan perizinan sesuai Perpres no 122 tahun 2012.

Atas memoratorium ini, Pemko Batam membentuk tim 9 yang bertugas menyelidiki serta mengaudit perusahaan-perusahaan tersebut. Tim 9 itu terdiri dari Sekretaris daerah (Sekda) Kota Batam, Assisten 1 Pemko Batam, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda), Perencanaan Pembangunan Kota Batam (Bapeko) Pemko Batam, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam, Kantor Dinas Kehutanan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan (KP2K) Batam, Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Batam, Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Batam serta Bagian Hukum Pemko Batam.

“Mulai 17 Mei, Pemko Batam menggeluarkan surat penghentian sementara aktifitas reklamasi di bibir pantai, selama tiga bulan. Dan kita telah membentuk tim 9 untuk menyelidiki perizinan dan mengaudit perusahaan tersebut,” kata Kepala Bapedalda Kota Batam, Dendi Purnomo kepada Batam Pos.

Audit yang dilakukan tim teknis adalah dalam segi pengecekan perizinan, luas dan ketinggian bibir pantai yang akan direklamasi, bagaimana pelaksanaan reklamasi hingga pemasukan atas izin reklamasi untuk kas daerah.

“Dan ternyata belum ada yang memenuhi seluruh teknis tersebut,” ujar Dendi.(she)

Respon Anda?

komentar