Anambas Andalkan Deviden dari Satu Bank, PAD Menurun

1297
Pesona Indonesia
Bank Riau Kepri
Bank Riau Kepri

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Kepulauan Anambas Zulfahmi, mengakui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan secara drastis pada beberapa tahun belakangan ini.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah penyertaan modal pemerintah kepada pihak bank yang ada di Anambas. Tak dapat dipungkiri, sebelumnya Pemkab Anambas melakukan penyertaan modal berupa deposito dan giro disejumlah bank seperti Bank Riau Kepri, BNI, dan Bank Mandiri Syariah.

“Seusai denganpPeraturan baru saat ini penyimpanan kas daerah itu hanya pada bank daerah, maka saat ini Pemkab hanya menanamkan modal di Bank Riau Kepri saja,” kata Zulfahmi Minggu (12/5).

Zulfahmi, menjelaskan, untuk keuntungan jasa dan giro sejak tahun 2014 dan 2015 itu tidak lagi karena di pergunakan untuk operasional Pemerintah Daerah. “Dulu itu PAD kita cukup besar karena keuntungan
jasa dan giro tersebut,” jelasnya.

Selain itu kata Zulfahmi penyebab lainnya yang menyebabkan turunya PAD juga yakni pendapatan retribusi yang juga jauh berkurang. Hal ini akibat melemahnya perputaran ekonomi di Anambas setelah terjadi
defisit anggaran yang terjadi sejak beberapa tahun terakhir. “Tamu-tamu menginap di hotel itu kurang, begitu juga restoran,” ungkapnya.

Namun pihaknya tetap optimis pada tahun 2017 PAD Anambas akan meningkat walaupun tidak secara drastis tapi cukup menambah. Hal ini karena Pulau Bawah diperkirakan sudah mulai dapat beroperasi. “Salah satu penambah PAD nanti yakni mulai beroperasinya Pulau Bawah,” bebernya.

Untuk investor lain seperti yang mulai beroperasi di Pulau Pigus pemerintah daerah memberikan keringanan dan kemudahan untuk berivestasi tapi masih belum ada PADnya.

Saat ini pemerintah memberikan kemudahan dan keringanan bagi investor yang ingin berinvestasi ke Anambas. Meski demikian beberapa waktu lalu ada satu investor asing yang batal berinvestasi di Anambas. Investor itu rencananya akan mengelola batang kelapa yang tumbuh lebat di Anambas. Namun sayang tidak ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan pengelola sehingga investor itu mengurungkan niatnya.

“Investor hanya siap membayar satu batang kelapa dengan harga Rp100 ribu per batang. Namun warga maunya Rp250 ribu per batang, jadi investor tidak sanggup,” ungkap Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan kabupaten kepulauan Anambas Chatarina Erni Dwi Winarsih kepada wartawan beberapa waktu lalu. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar