Pembahasan APBD Perubahan Mesti Dipercepat

538
Pesona Indonesia
Husnizar Hood. foto:dok
Husnizar Hood. foto:dok

batampos.co.id – Proses penganggaran tahun 2015 boleh jadi mimpi buruk bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kala itu, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan molor hingga nyaris tahun berganti. Kemudian berimplikasi pada lambat dan lemahnya penyerapan anggaran. Enggan mimpi buruk semacam itu terulang, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Husnizar Hood meminta agar pemerintah daerah bisa lekas mengajukan draf pembahasan.

“Lebih cepat lebih bagus,” ungkap Husnizar, Minggu (12/6) kemarin.

Politisi asal Partai Demokrat ini bisa berkata sedemikian lantaran dirinyalah yang kala itu memimpin pengesahan APBD Perubahan tahun 2015. Dinamika dan suasana politiknya, kata Husnizar, sedang panas usai Pilkada. Hal ini lantaran pembahasan anggaran perubahan yang semestinya sudah rampung di pertengahan tahun malah melambat dan pada akhirnya mesti dikebut di akhir tahun.

Percepatan pembahasan APBD Perubahan bukan hanya untuk menghindari keterlambatan pengesahan saja yang kemudian bisa terbentur dengan agenda legislasi yang lain. Melainkan percepatan ini juga bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kekuatan APBD Kepri 2016 pada formasi perubahan. Di mata Husnizar, ada jurang bernama defisit yang begitu menganga.

“Ini yang mesti diantisipasi,” tegasnya.

Antisipasi itu, sambung dia, lebih kepada upaya agar proses rasionalisasi anggaran bisa jauh lebih mudah lantaran belum semuanya dilelang oleh masing-masing instansi pengguna anggaran.

“Karena kalau sudah dilelang dan mau dirasionalisasi nanti malah terhutang. Ini yang kami tidak mau,” ungkap Husnizar.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah, beberapa waktu sebelumnya. Menurut politisi asal Partai Keadilan Sejahtera ini, APBD Perubahan mesti digesa pembahasannya. Mengingat sejumlah agenda legislasi lain masih menumpuk untuk dibahas.

“Pembahasan APBD Perubahan ini prioritas untuk dibahas. Tapi bagaimana kami mau bahas kalau draf perubahannya belum diajukan,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan terjadinya kembali defisit anggaran, Iskandarsyah juga tidak menutup mata. Kata dia, kemugkinan itu tetap saja ada. Namun, pemerintah daerah sudah harus bisa menyiasatinya mengingat ini bukan kali pertama didera.

“Ada dua jalan. Pertama, menambah pendapatan, dan kedua, mengurangi pengeluaran. Kalau yang pertama belum mampu, ya mesti ambil jalan kedua. Tapi nanti pasti dilihat skala prioritasnya,” pungkas Iskandarsyah. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar