Pemko Tunggu Hasil PK Terkait Premi BAJ

1930
Pesona Indonesia
Agussahiman, F.Rezza Herdiyanto untuk Batam Pos.
Agussahiman, F.Rezza Herdiyanto untuk Batam Pos.

batampos.co.id – Rencana pencairan premi asuransi PNS Pemko Batam dari perusahaan asuransi PT Bumi Asih Jaya (BAJ) ditunda. Pemko Batam memutuskan menunggu hasil sidang peninjauan kembali (PK) dari pengadilan. Sebab, beberapa pegawai menolak menandatangani pencairan asuransi BAJ Rp 57 miliar dari permintaan Rp 70 miliar.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Agussahiman, mendesak PT BAJ untuk mencairkan asuransi sesuai dengan keputusan Pengadilan sebesar Rp 70 miliar. Dengan begitu, pencairan premi BAJ harus menunggu keputusan setelah BAJ melakukan Peninjauan Kembali (PK).

“Tunggu hasil peninjauan kembali dan perkembangan lebih lanjut,” kata dia beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keputusan itu diambil setelah beberapa pegawai menolak untuk menandatangani persetujuan atas premi asuransi yang disanggupi BAJ sebesar Rp 57 miliar. Sebab dalam hal ini, PNS lah yang memiliki hak penuh atas pencairan BAJ.

“Sampai sebulan tak ada yang teken. Karena itu kita menunggu PK,” terang Agussahiman.

Untuk diketahui, kerjasama dengan PT BAJ ini berjalan per 1 Agustus 2007. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan kontrak tentang Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua Bagi PNS dan THD Kota Batam dengan nomor polis 02070197/ATMP/01/2007. Pemko Batam memasukkan para pegawai negeri sipil (PNS) dan Tenaga Hanorer Daerah (THD) maupun Tenaga Honorer Lepas (THL) ke asuransi kesehatan dan tunjangan hari tua (THT).

Dasar hukumnya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam No 9 Tahun 2006 tentang APBD Kota Batam Tahun 2007 yang menetapkan alokasi dana untuk iuran Askes dan THT tersebut sebesar Rp 31.125.000.000. Itu juga dilengkapi dengan Peraturan Walikota Batam (Perwako) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Iuran PNS dan THD dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua yang jadi rujukan penetapan besaran iuaran asuransi pegawai untuk Golongan IV sebesar Rp 1 juta per bulan, Golongan III Rp 750 per bulan, Golongan II Rp 500 ribu per bulan, dan Golongan I/THL sebesar Rp 250 ribu per bulan. Total, ada 5934 PNS dan THD maupun THL Pemko Batam yang ikut dalam asuransi tersebut.

Persoalan BAJ, dari gugatan perdata di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Batam. Saat itu, Pemko Batam menggugat BAJ sebesar Rp115 miliar. Namun saat itu, PN Batam mengabulkan gugatan Pemko Batam hanya sebesar Rp80 miliar.

Tak lama berselang, Pemko Batam membawa perkara perdata itu naik banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Namun, saat itu Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus lebih rendah, yakni BAJ harus membayar Rp70 miliar. Tak terima, Pemko Batam lagi-lagi membawa perkara itu dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun permohonan itu ditolak oleh MA dengan demikian, keputusan yang diambil yakni keputusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebesar Rp70 miliar. Namun ternyata BAJ hanya sanggup membakar Rp 57 miliar, dengan alasan perusahaan mereka bangkrut.(she)

Respon Anda?

komentar