Hanya 13 Bangunan yang Miliki IMB di Tarempa

1451
Pesona Indonesia
Tarempa, Anambas.
Tarempa, Anambas.

batampos.co.id – Sejumlah bangunan besar yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas ternyata belum semuanya mengantongi Izin mendirikan bangunan (IMB). Pasalnya dari sejumlah bangunan besar yang ada, baru ada 13 bangunan saja yang mengantongi izin sementara itu lainnya diduga belum mengantongi izin.

Ke-13 bangunan itu diantaranya yakni lapangan futsal dan restaurant, gereja, enam rumah tinggal ruko, satu rumah tinggal, resort Pulau Bawah, kantor dinas kominfo dan satu rumah tinggal yang ada di Kecamatan Palmatak. Sementara mayoritas hotel yang ada di Kota Tarempa belum ada satupun yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

“Yang sudah mengurus IMB baru ada 13 bangunan saja. Tahun 2013 ada tiga bangunan dan tahun 2015 ada 10 bangunan termasuk Pulau Bawah,” ungkap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten kepulauan Anambas Asiah, kepada wartawan Senin (13/6) siang.

Diakuinya untuk bangunan perhotelan yang ada di Tarempa dan sekitarnya belum ada yang memiliki IMB. Namun, katanya, sebenarnya para pemiliknya sudah kooperatif untuk membuatkan IMB.

“Beberapa waktu lalu mereka sudah ada yang mendaftar hanya saja syaratnya belum lengkap jadi kita kembalikan agar dilengkapi dulu,” ungkapnya.

Rata-rata pemilik bangunan hotel itu belum bisa melengkapi administrasi dibagian gambar. Karena diketahui gambar sudah lebih dulu jadi baru kemudian diurus IMB nya. “Ada yang gambarnya salah atau tidak sesuai dengan bangunan yang ada, jadi syarat itu yang meski dilengkapi,” ungkapnya lagi.

Ia menambahkan untuk pengurusan IMB tahun berikutnya saat ini sudah ditangani oleh pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga perkembangan selanjutnya ada di PTSP.

Secara terpisah, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Efi Suhairi, mengaku pihaknya hingga kini belum pernah mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada seluruh pemilik bangunan yang ada di Anambas. Salah satu contoh, IMB yang dimiliki oleh PT Pulau Bawah bukan PTSP yang mengeluarkan, besar kemungkinan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang memberi izin.

“Kalau untuk PT Pulau Bawah, bukan kami yang keluarkan IMB-nya, itu DPU yang mengeluarkan izinnya,” ucap Kepala PTSP Efi Suhairi, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, setiap bangunan yang akan didirikan untuk suatu usaha yang menyangkut kepentingan orang banyak tentu harus mengurus IMB, jika hal itu dilanggar tentu dianggap melawan aturan yang berlaku. Tidak dipungkiri saat ini sejumlah bangunan yang berdiri seperti hotel, bangunan ruko, tempat hiburan (karoeke) belum memiliki IMB. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar