3.143 Perda Hambat Investasi Dihapus

458
Pesona Indonesia
Jokowi. Foto: Indopos
Jokowi. Foto: Indopos

batampos.co.id – Pemerintah daerah (pemda) tidak bisa seenaknya membuat kebijakan meskipun mereka menjalankan otonomi daerah.

Pemerintah pun mengambil sikap tegas dengan membatalkan 3.143 Peraturan Daerah (perda) dan peraturan kepala daerah.

Ribuan peraturan itu dianggap tidak sesuai dengan semangat pembangunan dan jauh dari toleransi pada kelompok lain.

Penghapusan Perda dan Peraturan Kepala Daerah itu diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Presiden petang, Senin (13/6/2016).

Dia didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Jokowi menuturkan bahwa sudah ada telaah mendalam sebelum memutuskan untuk membatalkan 3.143 perda dan peraturan kepala daerah itu. Kajian itu secara langsung diserahkan di Kementerian Dalam Negeri.

”Saya sampaikan Mendagri sesuai kewenangannya telah membatalkan 3.143 peraturan daerah,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Dasar penghapusan itu berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk membuat akselerasi di bidang perekonomian.

Pemerintah mengklasifikasikan perda yang dibatalkan itu memenuhi unsur menghambat proses prizinan dan investasi, perda yangg menghambat kemudahan berusaha, dan perda yang bertentangan dengan peraturan perundangan.

”Yang bermasalah itu meliputi perda yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperpanjang jalur birokrasi,” ujar Jokowi.

Gara-gara perda bermasalah tersebut, kebijakan pemerintah pusat tidak bisa berjalan di daerah. seperti paket ekonomi XII yang di antara isinya berupaya untuk mendorong percepatan izin usaha.

Tapi, Kebijakan yang ada di pemerintah pusat tidak berjalan di daerah. Seperti percepatan perizinan usaha dan penghapusan izin gangguan.

Secara khusus, bukan hanya perda yang bersamalah dengan daya dukung ekonomi dan investasi saja yang dibatalkan, tapi juga berkaitan dengan intoleransi.

Jokowi memang tidak menjelaskan secara terperinci intoleransi yang dia maksudkan. Dia hanya ingin Indonesia tetap bisa bertahan dengan kemajemukannya.

”Bertentangan dengan semangat kebhinekaan dan persatuan kita,” imbuhnya.

Dalam sepekan terakhir ini perhatian sebagian masyarakat memang tertuju pada razia warung makan di Serang, Banten. Petugas satpol PP setempat merazia warung makan yang buka pada siang hari di bulan Ramadan.

Razia itupun mendapatkan kecaman dari masyarakat karena dianggap tidak sepatutnya ada razia. Bahkan, sampai ada pengumpulan donasi hingga ratusan juta untuk pemilik warung makan tersebut.

Tapi, Satpol PP yang merazia itu berdalih hanya menjalankan Perda tentang penyakit masyarakat dan razia. Selain itu, razia tersebut juga didasarkan pada Surat Edaran Wali Kota Serang Nomor 451.13/556 – Kesra/2016 tentang Imbauan Bersama Menyambut Bulan Suci Ramadhan. Dalam surat edaran itu ada larangan buka rumah makan sebelum pukul 16.00 WIB.

Mendagri Tjahjo Kumolo secara khusus menanggapi terkait perda yang tidak mempertimbangkan semangat toleransi itu.

Dia menuturkan akan mengirimkan surat edaran kepada kepala daerah agar lebih teliti dan hati-hati dalam membuat kebijakan di daerah. seperti surat edaran, intrusksi bupati/wali kota, dan gubernur yang terkesan mengancam keragaman.

”Harus lebih cermat dan sensitif. Terutama pada perda yang bernuansa mengganggu kemajemukan bangsa,” ujar Tjahjo usai siaran pers.

Kemendagri pun telah memantau beberapa daerah yang punya kebijakan yang tidak jauh berbeda dengan di Kota Serang. Diantaranya, Bogor, Bengkulu, Lebak, dan Padang. Kemendagri meminta agar pemda setempat bisa lebih jeli lagi dalam membuat aturan itu. Peraturan yang terlalu berlebihan itu harus lebih diawasi lagi.

“Misalnya membatasi orang untuk berjualan terbuka. Warungnya ditutup depannya pakai tirai agar nggak kelihatan,” ungkap Tjahjo.

Tjahjo menuturkan bahwa setelah 3.143 perda itu dibatalkan itu tidak langsung hilang begitu saja. Tapi, pemerintah pusat juga memberikan kesempatan pemerintah daerah untum merevisi perda yang telah dibuat tersebut. Meskipun begitu, ada pula Gubernur yang langsung membatalkan perda secara langsung.

”Ada yang direvisi dan didrop. Yang menarik ada 610 perda yang langsung dibatalkan gubernur,” imbuh Tjahjo.

Saat berada di DPR, Tjahjo mencontohkan jika Perda seperti pelarangan berjualan di bulan ramadhan yang ada di Serang, Banten tidak tepat diterapkan secara umum. Pasalnya, tidak semua masyarakat menjalankan ibadah puasa yang juga harus dipikirinkan haknya. Pemda, cukup memberi sosialisasi agar warung makan tidak dibuka secara mencolok.

Tjahjo menjelaskan, Perda semacam itu hanya bisa diterapkan di daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh yang menggunakan Syariat Islam.

“Bagi daerah yang majemuk, saya kira harus dipertimbangkan kalau buat aturan yang bisa menimbulkan masalah,” imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengkajian terhadap Perda-Perda yang berpotensi melanggar kemajemukan. Berdasarkan catatannya, selain di Serang Banten, ada perda daerah lainnya yang juga menerapkan Perda serupa. Yakni di Bengkulu.

“Di Bengkulu laki-laki wajib pakai peci wanita wajib pakai jilbab,” tuturnya.

Politisi PDIP itu juga mengakui, jika pihaknya kerap kali kecolongan terkait adanya Perda yang bermasalah. Sebab, Kepala Daerah kerap kali tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

“Kadang-kadang kami Kemendagri baru tau kalau ada masalah di Perda itu,” kata pria asal Semarang tersebut.

Untuk itu, dia meminta Pemda melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum memberlakukan Perda. Meski berlaku otonomi daerah, namun Kota/Kabupaten tetap bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy mendukung rencana pemerintah menghapus perda-perda tersebut. Pasalnya, Perda harus sejalan dengan UU yang harus bersahabat bagi semua kalangan masyarakat.

Hanya saja, Lukman meminta Mendagri benar-benar teliti dalam mengkaji Perda-Perda tersebut.

“Jangan hanya dibaca judulnya saja, karena judul bisa menipu. Tapi baca isinya,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ditemui di sela-sela HUT ke empat DKPP.

Selain itu, untuk Perda yang tertuduh intoleran, dia juga meminta Kemendagri memperhatikan kearifan lokal daerah. Dalam arti cara pandang dalam melihat intoleran di setiap daerah tidak disamaratakan.

“Bisa aja pendekatan masing-masing daerah berbeda satu sama lain,” pungkasnya. (jun/far/jpgrup)

Respon Anda?

komentar