Belajar Sembilan Tahun Belum Maksimal, DPRD Minta Pemko Prioritaskan SD dan SMP

381
Pesona Indonesia
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta pemerintah Kota (Pemko) Batam memperbaiki program wajib belajar sembilan tahun yang belum berjalan maksimal. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bukannya mengurus Sekolah Menengah (SMA) yang sudah menjadi kewenangan Provinsi Kepri.

“Perbaiki dulu wajib belajar sembilan tahun,” harap Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, Senin (13/6).

Udin menyampaikan, wajib belajar sembilan tahun hanya diatas kertas. Meskipun uang komite dihapuskan, iuran sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMP mucul dalam bentuk sumbangan. “Sumbangan tidak sukarela, ada tenggat serta nominalnya, sama saja,” kata Udin.

Menurutnya, sumbangan tersebut masuk dalam kategori pungutan liar (pungli) yang sudah merajalela. Wali murid pun tidak bisa berbuat banyak, karena khawatir anaknya akan dikucilkan. “Program sembilan tahun ini harusnya dituntaskan,” ungkapnya.

Menurut Udin penghapusan uang komite di tingkat SMA yang diwacanakan Wali Kota Batam hanya sebatas pencitraan. Setelah dialihkan, Pemko Batam tak memiliki kewenangan untuk menganggarkan atau melakukan pengawasan.  “Pilkada khan sudah selesai, tak ada lagi pencintraan, sudah saatnya kita bekerja,” kata Udin.

Sebelumnya, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengajak masyarakat Batam untuk bersatu demi pembangunan Batam yang lebih baik lagi ke depannya. Hal ini disampaikan Rudi saat bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama masyarakat Perumahan Fortuna Raya, Sagulung.

Dikatakan Wali Kota, Pemerintah Kota (Pemko) Batam saat ini telah membuat beberapa kebijakan yang semuanya bertujuan untuk kepentingan bersama dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam, antara lain penataan kawasan Jodoh-Nagoya.

“Bersama SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemko Batam kami sekarang sedang melakukan penataan kawasan Jodoh-Nagoya dan kios-kios liar,” paparnya.

Masih kata Rudi, pada tahun anggaran 2016 ini Pemko Batam melalui Dinas Pendidikan telah membebaskan pungutan uang komite bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). “Uang komite untuk SMA tidak boleh dipungut lagi. Kebijakannya terhitung per 1 Juli,” tegas Rudi.(hgt)

Respon Anda?

komentar