Pemda Belum Berani Memblack List Perusahaan Wanprestasi

418
Pesona Indonesia
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos
Proyek gudang logistik di Tanjung Momong, Tarempa. foto: syahid/batampos

batampos.co.id – Sejumlah pekerjaan fisik di Kabupaten Kepulauan Anambas dari tahun-ke tahun selalu ada yang tidak selesai kontrak. Namun sayangnya hingga saat ini pemerintah daerah dalam hal ini dinas teknis, belum pernah ada mengeluarkan daftar hitam bagi perusahaan yang telah menorehkan prestasi buruk di Anambas.

Hal seperti ini sudah tidak menjadi rahasia umum lagi. Bahkan warga biasa juga sudah tahu.”Banyak perusahaan tidak menyelesaikan kontrak kerjanya dengan baik seperti pembangunan pelabuhan roro yang ada di Kecamatan Palmatak beberapa tahun lalu, pembangunan gudang logistik pada tahun 2015 lalu juga putus kontrak tapi dinas-dinas terkait tidak berani memblack list, ada apa ini,” ungkap salah seorang Warga Tarempa, Dharma, dengan nada heran.

Menurutnya ini sangat merugikan daerah karena jika tidak di-black list, artinya perusahaan itu masih bebas mengikuti lelang lagi baik itu di Anambas maupun di daerah lain di Indonesia. “Pemerintah daerah tidak ada ketegasan untuk memblack list perusahaan wanprestasi,” ungkapnya lagi.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan yang juga sebagai Ketua Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Kabupaten Kepulauan Anambas Azwandi, membenarkan bahwasanya selama tahun 2013 hingga sekarang ini belum ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah mengeluarkan black List.

“Setahu saya hanya ada dua perusahaan saja yang pernah di-black list di Anambas, itu saja tahun 2012 lalu. Setelah itu pada tahun 2013 hingga sekarang belum ada lagi SKPD yang memblack list perusahaan,” ungkapnya kepada wartawan Senin (13/6) siang.

Dirinya mengaku tidak habis pikir mengapa hal ini terus terjadi. Padahal dirinya sudah sering meminta kepala SKPD mulai dari dinas, kapala bagian, hingga pihak kecamatan untuk mengirimkan data perusahaan yang sudah di black list tapi hingga kini tidak ada.

“Kita susah meminta data itu dari tanggal 9 Februari lalu tapi sampai sekarang belum ada. Takutnya kalau kita kita black list perusahaan itu bisa ikut lelang di daerah lain,” ungkapnya lagi. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar