Wilayah Kerja BP dan Pemko Segera Dibahas

712
Pesona Indonesia
Walikota Batam Rudi SE didampingi Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad berjabatangan Kepala BP Batam Hatanto dan Wakil BP Batam saat pertemuan pejabat BP Batam dengan jajaran Pemko Batam, Selasa (12/4/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
Walikota Batam Rudi SE didampingi Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad berjabatangan Kepala BP Batam Hatanto dan Wakil BP Batam saat pertemuan pejabat BP Batam dengan jajaran Pemko Batam, Selasa (12/4/2016). Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Dewan Kawasan (DK) akan segera membahas permasalahan lahan di Batam. Tujuannya adalah membagi wilayah kerja antara Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

“Bukan bicara masalah kewenangan, tapi membagi wilayah kerja antara keduanya,” jelas anggota Tim teknis DK, Taba Iskandar, kemarin (13/6).

Selama ini permasalahan lahan menjadi momok utama pembangunan Batam karena belum ada peraturan yang jelas mengenai wilayah kerja antara dua institusi, sehingga sering terjadi tumpang tindih kepentingan yang membuat investor menjadi bingung.

“Yang jelas, BP Batam nanti hanya konsentrasi untuk mengurus industri, dan Pemko mengurus hal-hal bersifat kemasyarakatan,” ujarnya.

Namun, sayangnya DK belum akan membahas permasalahan reklamasi di Batam. Karena reklamasi ilegal yang marak terjadi di Batam, kondisi lingkungan hidup di Batam menjadi terancam.

Di Batam belum ada peraturan yang mengatur tentang reklamasi ini. Berbeda dengan di daerah lainnya dimana izin reklamasi diberikan oleh pemimpin daerah, maka di Batam, BP Batam yang memberikannya.

Izin yang diberikan bukanlah izin melakukan reklamasi, melainkan izin cut and fill dan itu tentu saja menyalahi aturan. Menanggapi hal itu, Taba mengatakan DK belum sampai kesitu.”Masih terlalu jauh membahas reklamasi,” pungkasnya. (leo)

Respon Anda?

komentar