Butuh Dana 150 M Untuk Pemekaran Kecamatan Batam

465
Pesona Indonesia
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Foto: Cecep Mulyana/ Batam Pos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam berencana memekarkan Batam menjadi 22 kecamatan dan 102 kelurahan. Di tahun pertama pemekaran tersebut, mereka membutuhkan dana hingga Rp 150 miliar.

“(Angka) itu kalau dihitung semua. Kalau (pemekaran) diberlakukan bertahap, ya harus dihitung lagi,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Rencana Pemekaran Kecamatan di Gedung DPRD, Selasa (14/6).

Jumlah tersebut hanya untuk pembangunan kantor. Masing-masing besarnya Rp 5,5 miliar untuk kantor kecamatan dan Rp 2 miliar untuk kantor kelurahan. Amsakar mengatakan, angka tersebut muncul setelah dilakukan penghitungan berdasarkan standar Kementerian Dalam Negeri untuk kantor kecamatan dan kelurahan.

“Tapi itu situasional lah. Kapan APBD menyanggupi ya kami laksanakan,” ujarnya.

Menurut Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag-ESDM) itu, hal utama yang harus disiapkan saat ini itu perangka lunak pemekaran tersebut. Yakni, Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Badan Peraturan Daerah (Baperda) belum menyetujui keinginan Pemko Batam untuk maju ke tahapan rencana peraturan daerah (ranperda).

Baperda masih mempertanyakan alasan, latar belakang, serta konsekuensi yang harus dihadapi ketika kecamatan dan kelurahan itu dimekarkan. Seperti yang disampaikan Werton Panggabean, anggota Baperda dari Komisi I, dalam RDP tersebut. Ia mengatakan, pembentukan kecamatan baru harus memikirkan soal jarak dan wilayah geografis.

“Bagaimana dengan wilayah pulau-pulau itu?” tanyanya.

Nono Hadisiswanto, yang juga dari Komisi I, mempertanyakan soal fasilitas di kecamatan-kecamatan baru tersebut. Sementara Udin P Sihaloho, anggota Baperda dari Komisi IV, meminta Pemko berpikir tentang pendanaan.

“Karena daerah yang ingin diperhatikan juga banyak,” ujarnya.

Namun, semua itu, akhirnya mengerucut ke satu hal. Yakni, surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pemko harus mengantongi surat rekomendasi tersebut supaya baperda dapat segera membentuk panitia khusus untuk perancangan perda.

Surat rekomendasi itu menjadi penting karena dalam kasus ini, Pemko akan melakukan dua jenis pemekaran sekaligus. Yaitu, pemekaran kelurahan dan kecamatan. Sementara, dalam peraturan yang ada, pemerintah harus melakukan pemekaran kelurahan terlebih dahulu. Baru kemudian pemekaran kecamatan.

“Tapi aturan itu ada pengecualiannya,” kata Ketua Baperda DPRD, Idawati Pasaribu.

Pengecualian itu berlaku untuk daerah kawasan khusus atau perbatasan. “Nah, Batam masuk dalam pengecualian itu,” tambahnya.

Namun, sebagai gantinya, harus ada surat rekomendasi dari Mendagri terkait hal tersebut. “Sekarang kami minta dulu surat rekomendasinya,” katanya.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengaku sudah mengirimkan permohonan surat rekomendasi tersebut ke Mendagri. Hanya saja belum ada kelanjutannya hingga sekarang.

“Kata Said Khaedar (Kepala Bagian Tata Pemerintah Pemko Batam, red) permohonan sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri. Tinggal kami menemui kementerian untuk menindak-lanjuti rekomendasi itu,” ujar Amsakar Achmad.

Disampaikan Amsakar Achmad, pihaknya sangat serius terkait pemekaran kecamatan ini. Cara inilah, yang menurutnya, dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di Batam. Hal ini juga yang menjadi poin janjinya ke masyarakat ketika kampanye lalu.

“Ini murni bagaimana pelayanan ditingkatkan,” tuturnya.

Sejak ia menjabat, sudah ada lima kewenangan yang diserahkan ke kecamatan. Yaitu, pelayanan pembuatan KTP, pemungutan sampah dari pemukiman ke TPS, pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja, serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten).

Menurutnya, permasalahan yang ada sekarang ini adalah kecamatan yang jangkauan wilayahnya sangat besar. Seperti di Kecamatan Sagulung yang memiliki 180ribu penduduk. Dengan jumlah penduduk sebanyak ini, pelayanan di Kecamatan Sagulung tidak akan bisa maksimal. Makanya, wilayah-wilayah seperti itu harus dimekarkan.

“Saya optimis pemekaran ini akan berhasil. Kami tidak main-main dengan janji kampanye kami,” ujarnya. (ceu)

Respon Anda?

komentar