Pansus Cari Masukan Praktisi Pendidikan untuk Bahas Ranperda Pendidikan

706
Pesona Indonesia
SMP I Karimun. foto:tri haryono/batampos
SMP I Karimun. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Karimun, terus menggesa terwujudnya rancangan peraturan daerah (ranperda) pendidikan menjadi perda. Untuk melengkapi pembahasan ranperda tadi, pansus mengundang praktisi pendidikan untuk melakukan hearing, Selasa (14/6) kemarin.

Hearing dilakukan di ruang banmus. Hadir yakni dewan pendidikan, dewan pengawas, K3S, perwakilan SD dan SMP, maupun praktisi pendidikan non formal.

Wakil Ketua Pansus Nyimas Novi Ujiani mengatakan, tahap awal memang sengaja diundang para praktisi pendidikan. Tujuannya, agar nantinya Ranperda Pendidikan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan yang berdampak langsung kepada perkembangan dunia pendidikan di Kabupaten Karimun.

”Jadi sebelum disahkan menjadi Perda Pendidikan, kita minta masukkan dari praktisi pendidikan. Agar ketika sudah jadi, masyarakat mempunyai hak-hak dalam menyekolahkan anak-anaknya. Dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada pelaku pendidikan,” kata Nyimas Novi Ujiani yang ditemui di ruang Komisi I DPRD Karimun.

Dari hasil rapat pansus, maka akan dibawa ke Mendagri dan Mendikdas, Menengah dan Kebudayaan untuk mensikronkan Ranperda Pendidikan dengan undang-udang yang berlakukan serta Peraturan Pemerintah. Sehingga, kewenangan dan pembagian urusan pendidikan antara pemerintah pusat dengan daerah tidak tumpang tindih, sesuai dengan UU No.23 tahun 2014.

”Maklum, Pemerintah Pusat sudah menghapuskan 3143 Perda yang bertentangan aturan Pemerintah Pusat. Nah, kita sebagai Legislatif harus benar-benar teliti dalam menerbitkan Perda,” ujarnya.

Sementara itu salah satu praktisi pendidikan Raja Juriantiaz menilai, Ranperda Pendidikan ini sangat diperlukan. Artinya, ketika Perda Pendidikan ini disahkan, bukan hanya menguatkan aturan yang ada. Namun, sebagai penunjang utama didalam pelayanan pendidikan kepada masyarakat umum. Sehingga, proses pelayanan pendidikan di kabupaten Karimun benar-benar dijalankan sesuai dengan payung hukum yang sudah disahkan.

”Jadi Perda Pendidikan tetap berlaku bagi pendidikan formal maupun non formal. Supaya pemerataan pendidikan tidak timpang, antara pendidikan formal maupun non formal dan bisa dinikmati oleh semua elemen masyarakat,” katanya.

Lanjutnya, pemberian masukkan ada juga peranan orangtua yang harus tetap bertanggungjawab terhadap anaknya. Sebab, sering terjadi perselisihan antara orangtua dengan guru, sehingga sekolah menjadi masalah. Selain itu juga ketika anaknya sudah pergi sekolah, seolah-olah peran orangtua tidak bertagungjawab lagi.

”Pada dasarnya, peranan orangtua harus tetap bertanggungjawab terhadap anaknya dalam perkembangan pendidikannya,” tegasnya. (tri/bpos)

Respon Anda?

komentar