Pendapatan Turun, Keuangan Indonesia Goyang

495
Pesona Indonesia
Jusuf Kalla. Foto: thepresidentpost.com
Jusuf Kalla. Foto: thepresidentpost.com

batampos.co.id -Prediksi sejumlah ekonom Singapura tahun lalu bahwa keuangan Indonesia bakal berat di tahun 2016 mulai terlihat. Pendapatan negara terus merosot sehingga keuangan negara menjadi goyang.

Dampaknya, pemangkasan anggaran terpaksa dilakukan si sejumlah kementerian sebagai langkah realistis yang diambil pemerintah.

“APBN itu terdiri atas penerimaan dan pengeluaran, yang dipangkas kan pengeluaran karena penerimaannya berkurang. Jadi mau tidak mau harus begitu. Tidak ada jalan lain,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Pernyataan Kalla itu merespons pernyataan sejumlah anggota DPR yang menolak pemotongan anggaran, misalnya anggaran di Kementerian Pendidikan yang akan dipotong Rp 6,5 triliun dalam APBN Perubahan 2016.

Kalla mengatakan penurunan penerimaan membuat pemotongan anggaran kementerian tidak bisa ditawar lagi. Ini untuk menjaga defisit anggaran tidak melebihi 3 persen sebagaimana amanat Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

“Kecuali kalau DPR setuju kita punya defisit 4-5 persen. Pasti melanggar lagi undang-undang kan? Karena itu, pemerintah tetap memotong. Memangnya mau bagaimana, duit dari mana?” ujarnya.

Terkait dengan usulan agar penurunan anggaran Kementerian Pendidikan dari Rp 6,5 triliun menjadi Rp 3 triliun saja, Kalla menghargainya sebagai sebuah usulan. Tapi dia meyakini situasi sulit yang dihadapi pemerintah dipahami anggota DPR.

“Saya yakin teman-teman DPR memahami situasi. Jangan lupa, yang dimaksud pengeluaran, pemasukan dulu baru pengeluaran. Bukan sebaliknya,” katanya.

Kalla juga menyebutkan pemangkasan anggaran akan berdampak pengurangan subsidi BBM dan listrik. “Namanya keadaan seperti ini, ya, subsidi BBM harus dikurangi, listrik dikurangi,” ujarnya.

Tapi pengurangan itu, dia melanjutkan, sesuai dengan aturan yang dibuat antara pemerintah dan DPR tentang ketentuan defisit maksimal 3 persen.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui pemangkasan anggaran di sejumlah kementerian/lembaga. Di antaranya:

  1. Anggaran Kemenko Perekonomian dipotong 10,55 persen atau sekitar Rp 42,61 miliar dari Rp 401,61 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 menjadi Rp 359,21 miliar pada RAPBNP.
  2. Anggaran Kemenko Kemaritiman dipotong 17,2 persen menjadi Rp 414,1 miliar.
  3. Anggaran Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) turun dari Rp 487,37 miliar menjadi Rp 392,08 miliar.

    Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya telah menyepakati pemotongan anggaran tersebut karena telah diintruksikan melalui Instruksi Presiden No 4/2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara 2016. Pemangkasan anggaran ini menyangkut perjalanan dinas, seminar, hasil optimalisasi perawatan perlengkapan kantor, dan jasa konsultasi.

    Darmin menuturkan, dengan pemotongan anggaran ini, maka Kemenko Perekononomian bisa menyerap hingga 93 persen sampai akhir tahun. Penyerapan ini masih bisa naik karena ada sejumlah kegiatan yang belum masuk ke dalam anggaran. “Ini masih bisa tumbuh di atas 93 persen,” ujar Darmin.

    Dia menjelaskan, pagu anggaran rencana kerja Kemenko Perekonomian tahun depan diprediksi turun. Dari anggaran Rp 395 miliar menjadi Rp 350,21 miliar atau turun 2,5 persen dari RAPBN 2016.

    Menteri Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa pemotongan untuk program yang bisa ditunda atau kurang efektif. Pemotongan anggaran tersebut sebesar Rp 17,2 persen. Dia pun menegaskan pemotongan ini tidak akan mengganggu kinerja kementerian.

    “Saya kira memang kondisi secara umum pemerintah memutuskan untuk mengurangi pengeluaran dari masing-masing departemen termasuk kantor menko mengurangi anggaran. Kami akan jaga tujuan-tujuan utama nggak bergeser, dan target utama tetap tercapai,” ujar Rizal.

    Selain itu, ada beberapa kementerian/lembaga lain yang juga dipangkas anggarannya. Antara lain Kejagung dipotong Rp 162 miliar, Kemensos Rp 1,6 triliun, sedangkan anggaran KPU dipotong Rp 68,3 miliar. (jpgrup)

Respon Anda?

komentar