Perda Tentang Bangunan Dinilai Lambat, Banyak Bangunan di Dekat Row Jalan

528
Pesona Indonesia
Bangunan di Tarempa yang rapat dengan badan jalan. foto:syahid/batampos
Bangunan di Tarempa yang rapat dengan badan jalan. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Munculnya Perda Nomor 4 tahun 2015 yang mengatur tentang bangunan di pinggir jalan dinilai sedikit terlambat. Sehingga perda yang bertujuan untuk pengaturan kerapian tata ruang wilayah perkotaan itu tidak bisa berfungsi maksimal.

Sebelum perda itu lahir, sudah banyak sekali bangunan yang berada di pinggir jalan khususnya di wilayah Kota Tarempa. Jarak antara jalan dengan gedung rata-rata terlalu dekat sehingga tidak
mungkin diadakan pelebaran jalan meski saat ini kendaraan sudah mulai padat.

“Kita akui mereka membangunan gedung sebelum perda itu lahir dan juga tidak didahului dengan IMB sehingga tidak ada yang mengontrol berdirinya bangunan. Jika mereka mengurus IMB sebelum membangun gedung maka bisa diatur dengan baik. Itulah gunanya IMB,” ungkap Sekertaris Dinas PU Asiah kepada wartawan.

Karena bangunan sudah terlanjur ada, maka saat ini pemerintah kesulitan untuk mengembangkan pembangunan terutama pembangunan jalan. Pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak karena bangunan yang ada itu tidak mungkin diotak-atik.

Untuk merealisasikan Perda Nomor 4 tahun 2015 tentang tatanan bangunan gedung, pihaknya akan mengupayakan pada pembangunan gedung baru saja agar tidak terlalu dekat dengan jalan. Selain itu sebelum membangun pihaknya berharap agar warga mengurus IMB dulu supaya pembangunan bisa diawasi oleh pemerintah.

“Kalau untuk mengotal-atik bangunan yang sudah ada kita tidak mungkin, kita hanya konsen pada bangunan yang baru akan dibangun supaya kedepannya lebih rapi dan teratur,” ungkapnya lagi.

Disisi lain, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Efi Suhairi, berpendapat, jika bangunan itu telah berdiri sebelum membuat IMB, dikhawatirkan akan tidak bisa memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pengurusan IMB. Dapat dilihat sejumlah bangunan yang dijadikan hotel atau penginapan terletak berdekatan dengan pemukiman masyarakat. Hal ini yang harus dibenahi, demi terciptanya tata ruang kota yang tertata sesuai dengan direncanakan pemerintah daerah.

Akunya, PTSP telah memberi surat edaran kepada seluruh pemilik bangunan yang belum memiliki IMB agar dapat segera mengurusnya. Tapi belum ada yang datang mengurusnya. “Selanjutnya, akan kita kirim surat peringatan atau teguran,” tegasnya. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar