Tahun Depan Dana Bergulir Kembali Berjalan, Sistem Penyaluran Berubah

424
Pesona Indonesia
Amhar Ismail, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri. foto:net
Amhar Ismail, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri. foto:net

batampos.co.id – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Kepri terus melakukan pembenahan sistem penyajian dana bergulir untuk peningkatan UKM yang ada di Provinsi Kepri. Apabila tidak ada halangan, tahun depan dana bergulir akan dikelola oleh Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD).

“Sekarangkan sistem sudah dirubah, untuk dana bergulir kedepan pengelolaanya dibawah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepri. Saat ini, Pemprov Kepri tengah menggesa penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk pembentukan UPTD,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepri, Amhar Ismail, Selasa (14/6) di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang.

Dikatakannya, untuk mendukung perubahan sistem tata kelola ini, Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun UPTD. Setelah itu, dalam waktu enam bulan sudah bisa menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dana bergulir di Kabupaten/Kota. Sehingga akan terbangun koneksi dana bergulir antar daerah dengan provinsi.

“Kita sudah membentuk PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sebagai penjamin untuk mendapatkan dana bergulir. Sehingga UKM terus diberi kesempatan untuk berkembang,” jelas Amhar Ismail.

Dijelaskannya juga, kedepan pihaknya tidak lagi berwenang dalam menyalurkan dana bergulir. Akan tetapi hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada UPTD, terkait kelayakan Koperasi atau UKM untuk mendapatkan dana bergulir. Setelah itu, kebijakannya terpulang pada Kepala UPTD dana bergulir.

Menurut Amhar, dengan adanya perubahan sistem ini akan memberikan akses yang mudah bagi Koperasi dan UKM di Provinsi Kepri untuk mendapatkan suntikan anggaran untuk mengembangkan usahnya. Bahkan dengan adanya PT Jamkrida, bukan tidak mungkin bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Dengan perubahan ini, kita bisa melakukan sistem share dengan Kabupaten/Kota. Sehingga penyediaan dana berguliar tidak lagi pertahun, tetapi sudah bisa kapan saja,” paparnya.

Ditambahkannya, pos anggaran dana bergulir tidak lagi sebatas mengandalkan APBD, tetapi juga sudah bisa membidik dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu juga bisa didapat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) di Provinsi Kepri.

“Kreativitas yang akan dilakukan nanti, targetnya tetap untuk mendorong pertumbuhan koperasi dan UKM yang ada di Provinsi Kepri,” tutup Amhar.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar