Tiga Diplomat Indonesia Jadi Ketua dan Wakil Komite Utama PBB

472
Pesona Indonesia
Dian Triansyah Djani. Foto: viva
Dian Triansyah Djani. Foto: viva

batampos.co.id – Pleno Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Senin (13/6/2016) mempercayakan tiga diplomat Indonesia menjadi ketua dan wakil ketua sejumlah Komite Utama Majelis Umum PBB.

Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, ditunjuk sebagai Ketua Komite II MU PBB untuk Sidang Majelis Umum PBB ke-71 periode September 2016 hingga September 2017.

Komite II ini khsusus mengurus bidang Ekonomi dan Keuangan. Ada berbagai agenda penting internasional yang menjadi perhatian Komite II, terutama tindak lanjut dan pelaksanaan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sesuai dengan kesepakatan Sidang Majelis Umum ke-70.

Menurut Anindityo Adi Primasto, Sekretaris Kedua Politik, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB, terpilihnya Dian merupakan wujud pengakuan dunia internasional atas keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia di tengah kondisi perekonomian global yang sedang melemah.

”Keketuaan Indonesia dalam Komite II merupakan posisi yang sangat strategis, mengingat bahwa capaian yang akan dihasilkan negara-negara PBB di Komite II akan sangat menentukan arah kebijakan internasional terkait isu-isu krusial yang menyangkut kepentingan nasional Indonesia, termasuk isu pengentasan kemiskinan dan perubahan iklim,” ujar Anindityo seperti tertera dalam siaran pers, Selasa (14/6/2016).

Dalam pertemuan tersebut, dua diplomat Indonesia lainnya juga terpilih secara aklamasi menjadi wakil ketua dua komite MU PBB.

Kamapradipta Isnomo didaulat menjadi Wakil Ketua Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), sementara Masni Eriza dipilih sebagai Wakil Ketua Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan).

Dengan terpilihnya tiga diplomat ini, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perwakilan terbanyak dalam biro Komite Utama PBB.

MU PBB sendiri memiliki enam Komite Utama, yaitu Komite I (Komite Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata), Komite II (Komite Ekonomi dan Keuangan), Komite III (Komite Sosial dan Kemanusiaan), Komite IV (Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi), Komite V (Komite Administrasi dan Anggaran), dan Komite VI (Komite Hukum).

Tiap tahun, MU PBB mengadakan pertemuan pleno khusus untuk memilih Presien MU berikutnya beserta pemimpin dari setiap Komisi Utama.

Pada pertemuan pleno tahun ini, melalui mekanisme pemungutan suara tertutup, Duta Besar Fiji untuk PBB, Peter Thomson, terpilih menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB ke-71, mengungguli Andreas Mavroiannis, Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Siprus, dengan perolehan suara 94–90.

Namun, pertemuan pleno ini juga sempat diwarnai gesekan, yaitu ketika majelis umum memilih Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menjadi Ketua Komite VI.

Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, pun menyatakan sangat keberatan. Ia mengatakan bahwa PBB seharusnya memilih, “kandidat yang sangat bertanggung jawab dan berkualifikasi, bukan pelanggar besar hukum internasional.

”Ini sangat negatif, destruktif. Ini menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap keprihatinan kami,” katanya seperti dikutip Reuters.

Palestina selama ini masih di bawah pendudukan Israel. PBB, melalui Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum, sudah mengeluarkan resolusi terhadap Israel.

Momen ini dianggap sebagai kemenangan langka bagi Israel, meskipun Danon terpilih melalui pemungutan suara, bukan konsensus layaknya ketua lima komite lainnya.

Kendati demikian, Danon akan bekerja sama dengan semua negara anggota PBB. Salah satu tugas pertama komitenya, kata Danon, adalah menggencarkan Konvensi Komprehensif pada Terorisme Internasional.

”Sebagai ketua komite, saya akan bekerja sama dengan semua negara anggota, termasuk mereka yang tidak memilih saya hari ini, dan mereka harus memutuskan apakah mereka akan mempromosikan tujuan utama PBB,” ucap Danon. (stu/cnn/jpg)

Respon Anda?

komentar