Dewan Kepri Ngotot Pergub Tarif Listrik Batam Dicabut, Pemprov: Sudah Sesuai UU Kelistrikan

617
Pesona Indonesia
Pembangkit listrik. Foto: istimewa
Pembangkit listrik. Foto: istimewa

batampos.co.id – Pembahasan kenaikan tarif listrik PLN Batam di Komisi II dan III DPRD Kepri masih alot. Penyebabnya, anggota DPRD Kepri ngotot meminta Peraturan Gubernur (Pergub) Kepri Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tarif Listrik Batam (TLB) dicabut.

“Sekarang kan masih terjadi tarik ulur. Penyebabnya Pergub Nomor 38 tidak memiliki legal standing. Karena tanpa persetujuan DPRD Kepri,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kepri, Saproni, Rabu (15/6/2-016).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, masalah Pergub ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk pembahasan kenaikan tarif listrik Batam 2016. “Semua harus clear,” katanya.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Batam tersebut mengatakan, pihaknya sudah mempertanyakaan persoalan ini kepada Biro Hukum Provinsi Kepri.

Biro Hukum Pemprov Kepri menegaskan penerbitan Pergub tersebut sudah sesuai prosedur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Di dalam kedua UU tersebut dijelaskan, persoalan ketenagalitrikan, termasuk soal penetapan tarif listrik, menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Berbeda dengan sebelumnya, masalah ini menjadi kewenangan pemerintah daerah tingkat dua (kabupaten/kota).

Namun menurut Saproni, penetapan Pergub tersebut harus melalui persetujuan DPRD provinsi.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua, menyampaikan hal senada. Menurut dia, Pergub Kepri Nomor 38 Tahun 2015 dinilai cacat prosedur.

“Ini hasil kesepakatan Komisi II dan Komisi III DPRD, kami meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan itu,” kata Rudy, kemarin.

Namun saat ditanya sikap DPRD terkait Pergub tersebut, Rudy menyebut ini kewenangan Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

“Pergubnya dicabut atau hanya diberikan teguran saja,” kata politikus Hanura ini.

Rudy mengakui, Pergub tersebut memang merupakan duplikasi dari Perwako Batam Nomor 40 Tahun 2014. Namun sayangnya terjadi perubahan dalam Pergub tersebut.

Sehingga, menurut dia, perubahan-perubahan yang terjadi itu harus dibahas dengan DPRD Kepri. “Minimal pemberitahuan saja,” katanya.

Rudy menyebutkan, antara Pergub 38 dengan usulan kenaikan tarif listrik oleh PLN Batam sebenarnya tidak ada hubungannya. Keduanya merupakan hal yang berbeda.

Ia juga mengaku tak alergi dengan kenaikan tarif, namun pihaknya meminta masalah Pergub 38 itu dibereskan dulu.

Sementara itu, jika melihat secara detail UU no 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 34 ayat 2 disebutkan, persetujuan DPRD hanya diperlukan ketika pembahasan kenaikan tarif saja. Hasil pembahasan itu kemudian disahkan oleh gubernur.

Dalam konteks rencana PLN Batam mengusulkan kenaikan tarif 40 persen, Gubernur Kepri Nurdin Basirun sebelumnya mengatakan menunggu finalisasi pembahasan di DPRD Kepri. Setelah itu, barulah gubernur menetapkan dengan mempertimbangkan hasil pembahasan dari DPRD Kepri.

Dengan demikian, cepat tidaknya tarif baru PLN Batam itu ditetapkan, tergantung pembahasan di DPRD Kepri.

“Sekarang kan masih dibahas, kita tunggu saja,” ujar Nurdin. (hgt/jpg/nur)

Respon Anda?

komentar