Jumaga: Bulan Juli Harus Sudah Putus Barang Itu

517
Pesona Indonesia
Jumaga Nadeak.  foto:cecep mulyana/batampos
Jumaga Nadeak. foto:cecep mulyana/batampos

batampos.co.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak menegaskan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan harus sudah selesai bulan depan. “Kami paksakan bulan enam atau tujuh ini harus sudah putus barang itu,” ungkap Jumaga, kemarin.

Penyusunan anggara perubahan, sambung Jumaga, memang ada baiknya digesa. Mengingat sejumlah program kerja terhambat lantaran belum juga disahkannya nilai anggaran kegiatannya.

“Kita memang harus cepat. KONI sudah lama menunggu anggaran. Kalau tidak dibiayai dari mana Kepri ini mamu berprestasi,” ujar Jumaga. Sebagaimana yang semua tahu, atlet-atlet binaan KONI Belum mendapat kepastian mengenai keikutsertaan mereka dalam ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun ini karena belum ada anggaran yang dialokasikan.

Jumaga menambahkan, pihak-pihak terkait yang membahas draf APBD Perubahan mesti melihat sejumlah kepentingan yang lebih mendesak dan sudah tidak bisa lagi menunggu lebih lama. Tidak perlu lagi, kata dia, mengedepankan ego-ego politik. “Prioritaskan pembangunan Kepri ke depannya. Baik atau tidaknya pembangunan daerah ini kan bergantung juga dengan perencanaannya,” ujar politisi asal PDIP ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepri, Husnizar Hood sudah meminta agar pemerintah daerah bisa lekas mengajukan draf pembahasan. “Lebih cepat lebih bagus,” ungkap Husnizar.

Politisi asal Partai Demokrat ini bisa berkata sedemikian lantaran dirinyalah yang kala itu memimpin pengesahan APBD Perubahan tahun 2015. Dinamika dan suasana politiknya, kata Husnizar, sedang panas usai Pilkada. Hal ini lantaran pembahasan anggaran perubahan yang semestinya sudah rampung di pertengahan tahun malah melambat dan pada akhirnya mesti dikebut di akhir tahun.

Percepatan pembahasan APBD Perubahan bukan hanya untuk menghindari keterlambatan pengesahan saja yang kemudian bisa terbentur dengan agenda legislasi yang lain. Melainkan percepatan ini juga bertujuan untuk melakukan pemetaan atas kekuatan APBD Kepri 2016 pada formasi perubahan. Di mata Husnizar, ada jurang bernama defisit yang begitu menganga. “Ini yang mesti diantisipasi,” tegasnya.

Antisipasi itu, sambung dia, lebih kepada upaya agar proses rasionalisasi anggaran bisa jauh lebih mudah lantaran belum semuanya dilelang oleh masing-masing instansi pengguna anggaran.

“Karena kalau sudah dilelang dan mau dirasionalisasi nanti malah terhutang. Ini yang kami tidak mau,” pungkas Husnizar. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar