Natuna Fokus Bangun Pariwisata dan Kemaritiman

557
Pesona Indonesia
BUPATI Natuna, Hamid Rizal menerima kedatangan rombongan Asisten Deputi Kementerian Bidang Kemaritiman di kantor Bupati, Rabu (15/6). foto:aulia rahman/batampos
BUPATI Natuna, Hamid Rizal menerima kedatangan rombongan Asisten Deputi Kementerian Bidang Kemaritiman di kantor Bupati, Rabu (15/6). foto:aulia rahman/batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna menerima kedatangan sejumlah Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Rabu (15/6). Kedatangan sejumlah Asisten Deputi ini untuk menselaraskan rencana kawasan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar.

Seperti yang dikatakan Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim, Basilio, D. Araujo. Kedatangannya ke Natuna merupakan upaya mensinkronkan kawasan strategis kabupaten, agar fokus pada APBD, dan dihubungkan dengan kawasan strategis provinsi dan nasional.

”Sejauh ini apakah daerah sudah fokus dalam pengembangan satu bidang? Daerah bisa menetapkan kawasan strategis tertentu, misal Pulau Sekatung arahnya seperti apa nantinya,” kata Basilio.

Untuk Natuna, perlu koordinasi dengan Menkopolhukam, serta perlunya dukungan Pemkab seperti perbatasan lainnya. Menurutnya, terdapat peluang daerah berinovasi dalam pembangunan pulau terluar, misalnya pertahanan kemaritiman, atau fokus ke pariwisata dan sentra kelautan perikanan terpadu.
”Pusat bisa melihat kebutuhannya di daerah,” katanya.

Sementara, Bupati Natuna, Hamid Rizal mengatakan, Natuna akan fokus dalam dua hal dalam membangun, yakni pariwisata dan kemaritiman. Bahkan pemerintah pusat akan membangun pelabuhan samudera, untuk singgah kapal-kapal nantinya.
Menurut Hamid, yang diperlukan Natuna saat ini adalah mengatasi soal air bersih, listrik dan telekomunikasi hingga transportasi khususnya udara.

”Jelas tahun ini belum fokus, karena masih meneruskan program Bupati yang lama. Tapi 2017 Natuna full speed di bidang pariwisata dan kemaritiman,” kata Hamid.

Pertemuan bersama sejumlah Asisten Deputi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman tersebut, lanjut Hamid, pengamanan pulau terdepan yang berada di perbatasan beberapa negara ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, kebijakan Kementerian diharapkan tidak menutup ladang pekerjaan masyarakat, misalnya bidang budidaya perikanan. (arn/bpos)

Respon Anda?

komentar