Uang Komite Dihapus, Pemko Harus Siapkan Anggaran Guru Honorer

2403
ilustrasi honorer
ilustrasi honorer

batampos.co.id – DPRD Kota Batam menilai kebijakan penghapusan uang komite bagi SMA negeri sederajat yang dilakukan Pemko Batam dinilai tepat sasaran dan menguntungkan masyarakat. Khususnya lagi bagi mereka yang mengalami keterbatasan biaya sekolah.

“Dihapusnya komite sangat baik. Tapi bagaimana dengan nasib sekolah SMP dan SMA yang penggajian guru honornya dari uang komite. Ini juga harus difikirkan,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Muhamad Yunus, kemarin.

Menurutnya, pernyataan walikota Batam, yang menyatakan enam bulan pertama gaji guru honor yang bersumber dari uang komite menjadi beban pemko Batam dirasa cukup membebankan pemko. Apalagi saat ini banyak anggaran di setiap SKPD yang dipangkas.

“Memang sesudah itu diserahkan ke provinsi. Namun yang menjadi pertanyaan, kuatkah pemko untuk menggaji guru selama enam bulan itu,” sebut Yunus.

Selain pemko, pemerintah provinsi, juga harus lebih siap menganggarkan gaji guru honorer. Bahkan di APBDP juga sudah harus mulai dimasukan. Seperti diketahui, gaji guru honorer di Batam ada yang bersumber dari pemko, dana bos, atau uang komite.

“Jadi yang jadi masalah yang bersumber dari uang komite ini. Baik pemko atau provinsi harus sama-sama siap,” tegasnya.

Lalu bagaimana solusinya, politisi partai Demokrat ini mengaku memotong kegiatan lain. Salah satunya insentif guru swasta dipotong dan diberikan kepada guru honorer. Namun begitu, harus diperlukan adanya peraturan yang jelas dari pemko Batam.

“Guru swasta yang dinilai sudah mampu tidak usah lagi diberi insentif, kecuali guru swasta yang masih dibawah UMK tetap diberikan. Makanya syaratnya harus diperjelas dan perlu ada perwako yang tegas,” beber Yunus.

Selain itu, yang menjadi masalah saat ini, tidak adanya data yang valid di Dinas Pendidikan terkait berapa jumlah guru honor SMP dan SMA yang gajinya bersumber dari uang komite. Sehingga berapa dana yang harus disiapkan juga menjadi jelas.

“Jadi kalau jumlahnya (guru honor) jelas dan anggaran disiapkan, saya rasa tak ada masalah lagi,” pungkasnya. (rng)

Respon Anda?

komentar