DPD RI Gelar Uji Sahih RUU

447
Pesona Indonesia
DPD RI
DPD RI

batampos.co.id – Panitia Perancang Undang-undang (PPU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengandeng Universitas Batam (Uniba) gelar uji sahih Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pembentukkan undang-undang di gedung Uniba, kemarin.

Acara yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) itu bertujuan untuk mendapat pandangan saran konstruktif dari akademisi juga masyarakat terkait RUU yang disusun oleh PPUU DPD RI tersebut.

Pimpinan PPUU DPD RI, Djasarmen Purba mengatakan Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang selama ini menjadi acuan pembentukkan RUU dinilai tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yang mengamanatkan tatacara pembentukkan undang-undang diatur dalam undang-undang sendiri.

“Dari 104 pasal dalam UU P3 hanya 52 pasal hanya mengatur proses pembentukkan undang-undang, selebihnya 52 pasal lagi menyangkut Peraturan Pemerintah, Perda dan lain.-lain. Jadi kita mau pisahkan, sesuai dengan UUD 45,” terangnya.

Selain itu pelaksanaan UU P3 selama ini terdapat kelemahan. Yang paling mendasar adalah tidak ada aturan tegas tentang kewenangan DPD dalam pembentukkan UU. “Dan ini sudah masuk prolegnas urutan ke 38. Targetnya adalah untuk pembentukkan undang-undang ini dimasukkan di tahun 2017 karena ini memang sudah prioritas,”bebernya.

Sebelum diadakan uji sahih penyusunan RUU ini telah mendalami tiga landasan pokok yakni landasan filosofis, sosiologis sera yuridis. Lanjut dia, setelah diadakan uji sahih akan diadakan harmonisasi lalu ke paripurna setelah itu diajukan ke Presiden dan DPR RI untuk dibahasa secara tripartit. “Uji sahih ini dilakukan di tiga daerah. Di Batam, Jember dan Makassar,” terangnya. (cr13)

Respon Anda?

komentar