Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telagapunggur, Bukit Sampah 20 M yang Hanya Bertahan Hingga Lima Tahun ke Depan

719
Pesona Indonesia
TPA Punggur. foto:cecep mulyana / batampos
TPA Punggur.
foto:cecep mulyana / batampos

Tahun ini menjadi tahun ketiga Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) hendak mengumumkan lelang pengolahan sampah di TPA Telagapunggur. Kepanjangan TPA, nanti, bukan lagi Tempat Pembuangan Akhir. Tetapi Tempat Pemrosesan Akhir.

Rintik hujan mulai membasahi TPA Telagapunggur, Kamis (16/6) siang itu. Namun, kondisi itu tak menyurutkan semangat sekelompok pria dan wanita mengais tumpukan sampah di zona aktif pembuangan sampah di sana.

Ketika sebuah truk pengangkut sampah masuk dan telah membuka pintu bak-nya, mereka berbaris. Masing-masing membawa besi pengait dan keranjang besar dari jalinan rotan.

Sluuuuuuuuuuurrrrrrrrrr….

Sampah-sampah mulai berjatuhan ke tanah ketika bak truk itu terangkat. Sang sopir lantas membawa mobil itu menjauh. Ini supaya sampah tidak terlalu menumpuk. Dan para pemulung dapat dengan leluasa mencari barang-barang.

Hilir mudik, mereka yang sudah selesai ‘berburu’ membawa karung atau keranjang yang telah penuh barang keluar zona. Seorang wanita, yang menutup seluruh tubuhnya dan hanya menyisakan mata, berjalan sambil menggotong sebuah karung beras di atas kepalanya. Seorang pria dengan setelan kaus singlet dan celana pendek menggotong keranjang rotan besar yang didalamnya tersimpan bak sampah dari bahan drum plastik yang dipotong dua.

“Mereka akan menyimpan barang-barang itu di rumahnya lalu dijual ke pengumpul kalau sudah banyak,” kata Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Batam, Yudi Admaji.

Para pemburu sampah itu tinggal di dalam wilayah TPA Telagapunggur. Mereka membuat rumah-rumah non-permanen di sana. Berdasarkan denah TPA Telagapunggur, pemukiman mereka berada di sekeliling TPA.

Total ada 600 Kepala Keluarga yang hidup di tempat pembuangan akhir ini. Semuanya pendatang. Mereka terbagi dalam tujuh kelompok. Pembagian kelompok dilakukan berdasarkan daerah asal.

“Teman-teman pemulung itu bukan karyawan kami. Kami ber-perikemanusiaan-lah pada mereka untuk bisa hidup di sini,” ujar Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan DKP Batam, Edward Sahat Mulatua Purba.

DKP memang masih belum menggunakan seluruh lahan TPA Telagapunggur. Dari total 46,8 hektar yang ada, mereka baru menggunakan setengahnya, sekitar 25 hektar.

Luas lahan itu sudah termasuk enam zona pengumpulan sampah dan bak pembuangan air lindi. Juga termasuk kantor dan workshop di bagian depan.

Namun, ternyata, sisa lahan yang ada itu diprediksi tidak akan cukup menampung sampah masyarakat Batam hingga lima tahun ke depan. Kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2012 lalu, TPA Telagapunggur hanya mampu beroperasi hingga 2022. Ini karena tidak ada pengolahan sampah di TPA.

Sampah yang masuk hanya akan dibuang di zona yang sudah ada – ada 800 ton sampah yang masuk ke TPA Telagapunggur setiap harinya. Sampah itu lalu didorong dengan mesin dozer ke arah jurang. Sampah itu kemudian ditimbun dengan tanah yang dikeruk dalam wilayah TPA. Timbunan itu lalu dimampatkan.

“Dulu, zona ini waduk,” kata Edward sambil menunjuk zona A,”Tapi terus kami timbun dan sekarang tinggi timbunannya sudah 20 meter.”

Timbunan sampah tahun 1997 dipastikan belum terurai hingga saat ini. Saat berkeliling TPA Telagapunggur bersama Kabid Kebersihan DKP, Yudi Admaji, timbunan itu sudah berubah menjadi bukit sampah. Plastik-plastik bekas mencuat keluar hampir di tiap sisi bukit itu. Plastik memang bahan yang sulit terurai. Membutuhkan waktu 500 tahun untuk menguraikannya.

Jalanan yang kami lalui mulai menurun. Asap-asap putih membumbung dari rongga-rongga hitam di bukit sampah itu. Ini seperti ada yang sengaja membakarnya. Tapi tidak. Pembakaran itu terjadi secara otomatis. Gas metana yang terkandung dalam sampah melesat keluar dalam bentuk asap putih. Gas ini akan meracuni tubuh jika terhirup dalam jumlah banyak.

Mobil Dinas Kabid Yudi Admaji berbelok dan terpampanglah bagian belakang bukit itu dengan lebih jelas. Bukit sampah itu gosong seperti habis terbakar. Asap-asap putih membumbung di sana-sini.

Di bagian bawah bukit itu terdapat dua kolam. Isinya air yang berwarna cokelat pekat. Air itu mengalir turun dari pipa-pipa yang tertanam di dalam tanah.

Itulah dia air lindi, air endapan sampah. Air lindi ini beracun. DKP telah membuat tiga bak pengolahan air lindi di bagian TPA yang lebih rendah lagi. Di bak itu, mereka telah memasukkan bakteri tertentu. Air lindi yang dicampur bakteri tersebut akan steril dan kemudian akan disalurkan ke laut.

“Di belakang TPA ini ada tambak ikan masyarakat. Sekarang, sudah tidak ada lagi ikan yang mati karena air dari TPA,” tutur Kabid Peningkatan Pelayanan DKP Batam, Edward SM Purba lagi.

Menjadi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Telagapunggur

Kajian Bappenas tahun 2012 lalu membuat DKP berpikir keras. Harus ada yang dilakukan untuk memperpanjang usianya. Satu solusi yang harus segera dilakukan adalah mengubah pola pengolahan sampah. TPA Telagapunggur bukan lagi tempat untuk membuang sampah tetapi tempat untuk memproses sampah.

Sampah-sampah yang masuk kemudian akan dikumpulkan dan ditekan – untuk dikeluarkan airnya. Lalu masuk ke mesin pembakaran bersuhu hingga 1.000 derajat celcius. Hasil akhirnya menjadi abu dan uap.

Uap itu dapat digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin yang berputar, kemudian, akan menghasilkan listrik. Listrik itu dapat dinikmati masyarakat banyak. Sementara abunya dapat digunakan sebagai bahan paving block atau hiasan-hiasan taman.

Mesin itu akan memproses 800 hingga 1.000 ton sampah setiap kali beroperasi. Ini sesuai dengan jumlah produksi sampah Batam yang mencapai 800 ton per hari. Dengan begini, tidak akan ada lagi sampah yang tersisa, baik di rumah warga ataupun di TPA.

“Tidak ada lagi penimbunan. Yang ada itu penimbunan di bank sampah mereka sebelum dibakar dan diolah,” jelas Kabid Peningkatan Pelayanan DKP Batam, Edward SM Purba.

TPA Telagapunggur beroperasi pertama kali pada tahun 1997. Pada waktu itu, pengelolaannya masih berada di bawah Badan Pengusahaan (BP) Batam. Pada tahun 2001, pengelolaan TPA Telagapunggur diserahkan ke Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Seiring dengan bertambahnya sampah, lantaran penduduk yang kian banyak, Pemko mulai melakukan penambahan-penambahan. Seperti penambahan bak air lindi – dari dua menjadi tiga, penambahan jalur timbangan truk – dari satu menjadi dua, serta menambah bangunan workshop – semacam aula terbuka yang dapat digunakan untuk proses 3R – reuse, reduce, recycle sampah dan pelatihan pengomposan.

Penambahan-penambahan itu sempat mengalami kendala. Sebab, TPA Telagapunggur bukan aset Pemko Batam. TPA masih menjadi aset BP Batam di bawah Kementerian Keuangan. Pemko Batam harus meminta izin kepada BP Batam setiap kali hendak melakukan penambahan.

Kondisi tersebut ternyata juga berpengaruh ketika Pemko Batam hendak melelang rencana baru pemrosesan sampah di TPA Telagapunggur itu. Para investor mundur ketika tahu lahan yang digunakan masih milik BP Batam. Kapan saja BP Batam membutuhkannya, aset itu bisa ditariknya kembali.

“Tapi kemudian muncul surat dari BP Batam yang memastikan kerjasama Pemko dan BP Batam untuk TPA Telagapunggur ini selama 50 tahun. Jadi, kami bisa menjawab keluhan teman-teman investor,” ujar pria yang akrab disapa Edo itu lagi.

Dan kini, ketika BP Batam telah menghibahkan TPA Telagapunggur, Edo semakin bungah. Ini artinya, kepastian status lahan itu semakin jelas.

Masalah pemanfaatan listrik yang keluar dari proses pengolahan sampah itu pun sudah mendapatkan titik terang. Mereka sudah berkomunikasi dengan pihak PLN. Menurut kebijakan Presiden, ada kewajiban PLN untuk membeli listrik yang dikelola dari sampah.

“Sekarang masalahnya tinggal ranperda saja,” tuturnya.

Rancangan peraturan daerah itu merupakan ranperda yang mengatur tentang pengembalian biaya investasi para investor. Hingga saat ini, ranperda itu belum selesai. Sementara investor membutuhkannya sebagai bahan pertimbangan.

“Investasi ini jenis investasi internasional nih,” katanya lagi.

Investasi ini akan bernilai besar. Pihak swasta akan membangun bangunan super besar untuk proses sampah tersebut. Dan sebagai kompensasinya, tidak boleh lagi ada warga yang bermukim di area TPA. TPA harus steril dari manusia.

“Sekarang, mereka (para pemulung) itu kan hanya tinggal sementara. Kalau KPBU (Kerjasama Pemerintah – Badan Usaha) sudah berlangsung, maaf saja, mereka tidak boleh lagi tinggal,” tuturnya.  (WENNY C PRIHANDINA, Nongsa)

Respon Anda?

komentar