41 Perda di Kepri Dibatalkan, Tidak Ada Terkait Perda Syariah

700
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Provinsi Kepri juga terkena dampak penyesuaian pembatalan Peraturan Daerah (Perda). Dari 3.143 Perda, 41 berasal dari Provinsi Kepri. Pembatalan Perda ini, kewenangannya sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Secara keseluruhan di Kepri ada 41 Perda yang terkena dampak penyesuaia dari Kemendagri. Tiga diantaranya milik Pemprov Kepri,” ujar Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Maryani Ekowati, Jumat (17/6) diruangan kerjanya.

Menurut Maryani, dilakukannya penyesuaian terhadap 41 perda di Kepri, adalah akibat dari berubahnya landasan yuridis tingkat Pusat. Sehingga setelah dilakukan inventarisir di Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepri lewat rapat koordinasi di Tanjungpinang beberapa waktu lalu, didapati banyak Perda yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi.

Disebutkannya di tingkat Provinsi Kepri, perda-perda yang terkena penyesuaian adalah Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kepri. Dijelaskannya, saat ini urusan kewenangan sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

Kemudian adalah Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah. Karena untuk sistem pengelolaan barang milik daerah sudah diatur dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah. Kemudian yang ketiga adalah Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja badan layanan pengadaan.

“Untuk perda yang ketiga, disarankan untuk tidak membentuk badan baru. Hanya cukup melekat disalah satu Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait,” jelasnya.

Menurut Maryani, Perda yang terkena penyesuaian merupakan produk hukum daerah yang bertentangan dengan keinginan pemerintah pusat. “Perda bermasalah bukan karena kita tidak bisa buat produk hukum, karena produk hukum yang berubah dari atas. Sehingga konsekuensinya kita mengingkuti penyesuaian,” tegasnya.

Masih kata Maryani, kebijakan ini tentunya untuk mendukungan rencana kerja pemerintah pusat. Apalagi perda-perda yang terkena dampak penyesuaian, ada materinya yang menghambat investasi didaerah. Apalagi investor membutuhkan kepastian hukum.

“Apa yang kita harapkan, dengan perbaikan tata kelola ini, bisa meningkatkan iklim investasi di Kepri. Apalagi sudah didukung dengan adanya kepastian hukum,” harapnya.

Disinggung siapa yang berwenang untuk membatalkan Perda tersebut, Maryani mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015, merupakan kewenangan Mendagri. Meskipun Pemerintah Daerah punya kewenangan, akan tetapi dalam hal ini merupakan kepentingan dan menyangkut kebijakan pemerintah pusat.

“Untuk membatalkan Perda ini, sepenuhnya kami serahkan kepada Kemendagri. Hasil rakor dengan Kabupaten/Kota sudah kami sampaikan ke Kemendagri,” tutupnya.

Ditempat terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, menyayangkan dengan adanya kebijakan ini. Menurutnya, meskipun terkena dampak dari perubahan dasar hukum di pusat. Akan tetapi, tetap saja menimbulkan kerugian materi bagi daerah. Karena, produk-produk hukum tersebut dibuat dari APBD.

“Ini tentu satu kerugian, karena Perda dibuat menggunakan dana APBD. Bahkan ada Perda yang baru selesai disahkan, juga terkena dampaknya. Ini menunjukan, tidak sinkronnya antara pusat dengan daerah,” ujar Rudi menambahkan.

Dikutip dari JPNN.Com, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Sumarsono memerinci, 58 persen dari total 3.143 peraturan yang dibatalkan, terkait aturan izin mendirikan bangunan (IMB) dan jasa usaha.

Langkah pembatalan dilakukan karena penetapan IMB harus diperbaharui setiap lima tahun, dinilai menghambat investasi di daerah. “Misal IMB, harusnya satu kali saja (mengurus perizinan, red). Bukan diupdate 5 tahun sekali,” ujar Sumarsono, Kamis (16/6).

Selain terkait IMB dan jasa usaha, 32 persen dari 3.143 perda bermasalah yang dibatalkan terkait pengalihan urusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sementara 10 persen terkait pelayanan publik, seperti retribusi terhadap pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Saat ditanya mengapa dari 3.143 peraturan yang dibatalkan tidak ada terkait intoleran dan diskriminatif atau perda syariah, Sumarsono mengatakan tengah dalam proses pengkajian.

“Jadi bukan tidak ada. Itu dalam proses, semua dalam proses. Termasuk nuansa ekonomi ada tahap berikutnya. Saya berharap daerah sudah self correction, melakukan itu dengan sendirinya. Jadi bukan tidak ada, namun belum,” ujar mantan Penjabat Gubernur Sulawesi Utara tersebut.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar