5 Perda Pemkab Karimun Dibatalkan

1026
Pesona Indonesia
Bupati Karimun Aunur Rafiq. foto:dok
Bupati Karimun Aunur Rafiq. foto:dok

batampos.co.id – Beberapa hari lalu pemerintah telah mengumumkan pembatalan 3.143 peraturan daerah (Perda) yang dianggap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dari jumlah tersebut saat ini terdapat 5 Perda dari Kabupaten Karimun yang telah dibatalkan.

”Perda yang dibatalkan terdiri dari Perda Nomor 5 tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Kemudian, Perda Nomor 10 tahun 2009 tentang Usaha Perikanan, Perda Nomor 15 tahun 2010 tentang Pertambangan Daerah dan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Termasuk juga Perda Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Jumat (17/6).

Pembatalan tentang kelima Perda itu, kata Bupati, telah diberitahukan secara resmi dari pemerintah pusat. Hanya saja, apakah masih ada Perda yang lain akan ikut dibatalkan dia belum mendapatkan laporan secara rinci. Yang jelas, pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Apalagi, intinya untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Soal perda tentang Hinderordonantie (HO) atau Gangguan Lingkungan yang ikut dihapus, Bupati menyebutkan, bahwa perda tentang HO dihapus atau dibatalkan belum ada laporan secara resmi. ”Hanya saja, jika Perda tentang HO dihapus hal ini tidak saja berkaitan dengan masalah retribusi yang akan diterima daerah. Tapi, lebih kepada aspek gangguan di masyarakat yang ditimbulkan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu kegiatan yang tidak dilindungi dengan izin HO,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Karimun Sularno secara terpisah menyebutkan, bahwa terkait dengan adanya Perda yang dihapuskan dan kaitannya dengan perizian seperti izin perinsip, izin usaha dan izin HO yang kabarnya dihapus, maka pihaknya akan melakukan koordinasi terlebih dulu ke pemerintah pusat.

”Surat resmi ke BPM PT belum diterima. Hanya saja, tidak ada salahnya kita akan tanyakan langsung ke Kementerian Dalam Negeri. Artinya, jika perda tersebut dihapus, maka tata cara untuk pelayanan untuk pemberian perizinan seperti apa. Karena, tugas kita berkaitan langsung dengan perizinan, sehingga kita tidak ingin salah dalam menjalankan kebijakan yang telah diambil oleh pusat,” paparnya. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar