Ini 41 Perda yang Dibatalkan di Kepri

1413
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id -Banyak Perda yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi. Berikut 38 Perda Kabupaten/Kota yang terkena penyesuaian;

Kota Tanjungpinang

  • Perda Nomor 5 Tahun 2006 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
  • Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang ketentuan pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri
  • Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah
  • Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah
  • Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi urusan Kota Tanjungpinang
  • Perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang izin usaha jasa konstruksi
  • Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang sistem penyelanggaraan pendidikan
  • Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang penyelanggaraan administrasi pendudukan
  • Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perizinan

 

Kabupaten Karimun

  • Perda Nomor 5 Tahun 2004 tentang pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan
  • Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Pemkab Karimun
  • Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah
  • Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan pemerintah daerah Kabupaten Karimun
  • Perda Nomor 10 Tahun 2009 tentang usaha perikanan
  • Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang pertambangan daerah

 

Kabupaten Natuna

  • Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan terumbu karang
  • Perda Nomor 29 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah
  • Perda Nomor 40 Tahun 2008 tentang retrebusi izin pengambilan hasil hutan ikutan/non kayu
  • Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelanggaran administrasi kependudukan
  • Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang izin gangguan
  • Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang retrebusi daerah
  • Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batubara
  • Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan air tanah
  • Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan desa

 

Kabupaten Anambas

  • Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang retrebusi daerah
  • Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemda Kabupaten Anambas
  • Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang pengelolaan barang milik daerah
  • Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang penempatan tenaga kerja lokal
  • Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang pengelolaan air tanah
  • Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral

 

Kota Batam

  • Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengelolaan barang milik daerah
  • Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
  • Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaran pendidikan dasar dan menengah di Kota Batam

 

Kabupaten Lingga

  • Perda Nomor 29 Tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah
  • Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang menara telekomunikasi

 

Kabupaten Bintan

  • Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Bintan
  • Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang pengelolaan pertambangan mineral
  • Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang penyelenggaran pendidikan

 

“Secara keseluruhan di Kepri ada 41 Perda yang terkena dampak penyesuaia dari Kemendagri. Tiga diantaranya milik Pemprov Kepri,” ujar Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Maryani Ekowati, Jumat (17/6) di ruang kerjanya. (jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar