Inspekstorat Masih Dalami Kasus SK Bodong

1100
Pesona Indonesia
Ilustrasi SK bodong.
Ilustrasi SK bodong.

batampos.co.id – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Inspektorat Provinsi Kepri,Ibnu Khaldun mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman kasus terbitnya Surat Keputusan (SK) pengangkatan honorer bodong di lingkungan Pemprov Kepri. Dalam waktu dekat ini, hasilnya akan dilaporkan kepada Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

“Sampai saat ini, kami masih melakukan pendalaman. Karena ini sifatnya berantai. Artinya melalui banyak tangan yang terlibat. Makanya belum kami sampaikan kepada Bapak Gubernur,” ujar Ibnu Khaldun, Jumat (17/6) di Tanjungpinang.

Diungkapkannya, pihaknya sudah meminta keterangan terhadap pemegang SK Palsu ketika membuat laporan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kepri. Berangkat dari keterangan tersebut, pihaknya masih terus mendalaminya. Sehingga belum bisa membuat kesimpulan, siapa dalang disebalik kekacauan ini.

“Kami belum bisa menyimpulkan, apakah ada oknum orang dalam yang terlibat atau tidak. Yang jelas saat ini, kami masih melakukan pendalaman keterangan yang ada,” tegasnya.

Disinggung, apakah ada tindakan hukum seperti membuat laporan kepihak yang berwajib, pria yang duduk sebagai Inspektur Pembantu Bidang II pada Inspektorat Provinsi Kepri tersebut mengatakan, hal itu terpulang kepada pihak yang dirugikan. Misalnya, BKD Kepri yang merasa namanya dicatut, kalau memang merasa dirugikan, bisa membuat laporan.

“Untuk mengantasipasi jangan sampai terjadinya kesalahan, Pemprov Kepri sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) ke setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait penegasan tidak adanya penerimaan tenaga honorer,” tutupnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Reni Yusneli masih bungkam terkait persoalan ini. Meskipun pesan singkat WhatsApp dibaca olehnya. Akan tetapi tidak ada jawaban, terkait pertanyaan yang disampaikan wartawan koran ini.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) Provinsi Kepri, Hasbi membantah adanya keterlibatan pihaknya dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) palsu. Terkait pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Provinsi Kepri.

“Saya tegaskan, kami tidak ada mengeluarkan SK apapun untuk pengangkatan honorer. Artinya SK yang menjadi polemik sekarang semuanya palsu,” ujar Hasbi, Rabu (15/6) di Tanjungpinang.

Ditegaskannya, terkait persoalan ini beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri yang didatangi oleh orang-orang yang mengantongi SK Bodong. Menyiasati hal itu, pihaknya sudah melaporkan ke Inspektorat Provinsi Kepri.

“Masalah ini sudah kami laporkan ke Inspektorat. Tindakan hukumnya seperti apa, tentu menunggu hasil penyelidikan Inspektorat,” jelas Hasbi.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar