Perizinan di BP Batam Mandek, Kadin Kepri Meminta Kepastian Hukum

534
Pesona Indonesia

ad-bpbatam-2016batampos.co.id – Batam tengah menuju era baru, setelah sekian lama gonta-ganti kebijakan. Dewan Kawasan (DK) akan segera mengubah status Batam menjadi daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sehingga situasi yang dinamis diharapkan akan berubah menjadi stabil.

Setelah beberapa bulan vakum, Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepri akhirnya mengambil sikap, melalui ketuanya, Ahmad Ma’ruf Maulana. Ma’ruf mengingatkan kedua institusi pemerintahan, yakni Pemerintah Kota (Pemko) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam agar segera menciptakan terobosan baru yang bisa membuat masyarakat dan investor nyaman.

“Kadin Kepri meminta terobosan yang bisa membuat investor nyaman dan diberi kepastian hukum,” jelasnya, Jumat (17/6).

Proses perizinan yang baik memiliki proses birokrasi yang singkat. “Lebih mudah, lebih cepat, dan tidak bertele-tele,” ujarnya.

Dalam hal ini, ia mendukung terobosan I23J dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang akan dijalankan oleh BP Batam.

“Itu bagus untuk menarik investasi, sehingga diharapkan bisa menyaingi Singapura dan Johor Bahru,” ujarnya.

Lalu, langkah apa yang akan dilakukan oleh Kadin Kepri sebagai mitra pemerintah untuk mendukung hal ini mengingat selama ini wadah pengusaha Kepri ini belum melakukan langkah aktif terkait hal ini.

Ma’ruf mengatakan pihaknya akan menjumpai Menko Perekonomian, Darmin Nasution. Tujuannya adalah meminta kepastian hukum karena perizinan di BP Batam sedang mandek saat ini.

“Katanya nunggu audit, tapi saya tak tahu itu audit apa,” ujarnya lagi.

Makanya Kadin Kepri akan segera mengusahakan pertemuan itu dengan harapan perekonomian di Kepri bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

“Kita juga tak bisa diam, makanya kita lihat saja nanti,” janjinya.(leo)

Respon Anda?

komentar