Gubernur dan DPRD Kepri Terancam Tidak Gajian 3 Bulan

1243
Pesona Indonesia
Nurdin menyampaikan sambutannya saat buka puasa bersama DPRD Kepri, FKPD Kepri, dan SKPD Kepri, serta tokoh masyarakat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (8/6) malam lalu. foto:humas pemprov
Nurdin menyampaikan sambutannya saat buka puasa bersama DPRD Kepri, FKPD Kepri, dan SKPD Kepri, serta tokoh masyarakat di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (8/6) malam lalu. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun terancam sanksi berupa tidak terima gaji selama tiga bulan bila dalam kurun waktu yang tersisa tidak mengejar pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. Merujuk Ayat 4 Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwasanya peraturan daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

“Ingat ya, Pak Nurdin dan almarhum Pak Sani ini kan dilantik 12 Februari. Kalau tenggatnya enam bulan, berarti ya RPJMD itu harus disahkan sebelum 12 Agustus,” kata Ketua Badan Pembentuk Ranperda (Bapemperda) DPRD Provinsi Kepri, Alex Guspeneldi, Minggu (19/6).

Kendati Nurdin belum sebulan dilantik sebagai gubernur definitif, menurut Alex, bukan alasan yang dibenarkan untuk tidak segera menyusun RPJMD. Mengingat draf RPJMD itu semestinya mengakomordasi visi-misi saat pasangan Sani-Nurdin ini mencalonkan sebagai pasangan kepala daerah.

“Bukan karena Pak Sani meninggal dan digantikan Nurdin jadi berubah visi dan misinya. Karena Nurdin jadi gubernur tidak menyampaikan visi dan misi baru baik kepada DPRD maupun masyarakat,” terang Alex.

Karena waktu yang tersedia sudah kurang dari dua bulan, Alex merasa perlu mengingatkan jajaran Pemprov Kepri agar draf Ranperda RPJMD bisa segera dibahas bersama dengan anggota legislatif dan diharapkan bisa disahkan sebelum jatuh tempo.

“Saya bukan dalam tataran mengajari, tapi mengingatkan saja. Karena yang menilai nanti bukan kami dari DPRD Kepri, tapi langsung di Kemendagri,” kata politisi asal Partai Amanat Nasional ini.

Lantas, apa sebenarnya sanksi yang bisa dikenakan pada kepala daerah dan anggota DPRD yang gagal mengesahkan Ranperda RPJMD sesuai batas waktu yang ditetapkan? Merujuk Pasal 266 UU Nomor 23 Tahun 2014, disebutkan apabila penyelenggara pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJMD yang paling lama enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, maka anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Alex melanjutkan, kalau sampai batas waktu yang ditentukan itu perdanya belum disahkan, ada kemungkinan konsekuensi lain yang bisa diterima Nurdin. “Gubernurnya bisa disekolahkan. Karena Artinya ia tidak mampu menjalankan pemerintahan. Itu penilaian presiden,” ujarnya.

Apakah waktu yang tersisa hingga 12 Agustus ini terkejar untuk mengesahkan Perda RPJMD? Alex agak susah menjawabnya. Karena tahapannya masih panjang. Pertama, mesti ada dulu pengantar Ranperda dari Pemprov Kepri ke DPRD. Kedua, adanya tanggapan fraksi. Ketiga, jawaban pemerintah. Lalu bila pandangan fraksi dan jawaban pemerintah sudah sesuai, baru dilanjutkan pembentukan panitia khusus. “Semua proses itu harus melalui paripurna,” kata Alex.

Yang diinginkan untuk membahas dokumen sepentin RPJMD, sambung Alex, adalah keseriusan dan pendalaman. “Jangan sampai nanti kesannya DPRD hanya stempel pemerintah. Tidak ada pembahasan yang mendalam. Karena mengingat waktu. Sangat tidak mungkin untuk pembahasan mendalam oleh pansus DPRD,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar