Pendaftar Membludak, Tiga Sekolah Negeri Siapkan Kelas Tambahan

746
Pesona Indonesia
Penerimaan siswa baru SMPN I Karimun, ketika membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) selama dua hari. foto:tri haryono/batampos
Penerimaan siswa baru SMPN I Karimun, ketika membuka penerimaan peserta didik baru (PPDB) selama dua hari. foto:tri haryono/batampos

batampos.co.id – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Karimun telah berakhir. Dari PPDB tersebut tercatat ada tiga sekolah yang harus menambah satu kelas untuk siswa baru pada tahun ajaran baru mendatang disebabkan pada saat PPDB jumlah peserta di sekolah-sekolah melebihi kapasitas.

”Hasil verifikasi yang kita lakukan, memang ada tiga sekolah yang membludak pada saat PPDB dan ketiganya adalah sekolah negeri. Yakni, SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2. Kemudian, satu SMP Negeri 3 di Kecamatan Tebing. Dengan kondisi yang melebihi kapasitas dimasing-masing sekolah ini, maka tentunya harus ada solusi agar peserta didik baru yang bisa tertampung,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Karimun, MS Surdarmadi, kemarin (19/6).

Dikatakan Sudarmadi, karena tiga sekolah yang memiliki pendaftar yang lebih banyak dari jumlah kelas, maka pihaknya sudah menginstruksikan agar ketiga sekolah tersebut untuk menambah satu kelas belajar lagi untuk menampung peserta didik baru pada tahun ajaran baru mendatang. Padahal dia pernah menyarankan kepada orang tua atau wali murid untuk tidak memilih-milih sekolah. Sebab, sekolah swasta atau negeri sama saja.

Untuk pakaian sekolah yang dibebankan kepada siswa baru, Sudarmadi menyatakan, pihaknya sudah mengingatkan sekolah-sekolah dalam menetapkan biaya untuk pakaian seragam sekolah peserta didik baru. ”Sebagai contoh, untuk pakaian seragam SMP negeri rata-rata Rp1,2 juta dan SMA negeri rata-rata di atas Rp 1,5 juta. Pihak sekolah juga tidak boleh memaksa kepada kepada siswa yang tidak mampu untuk menentukan besaran angsuran,” paparnya.

Maksudnya, lanjut Sudarmadi, jika sekolah mengetahui bahwa pelajar tersebut berasal dari keluarga tidak mampu, maka jangan dipaksakan untuk menentukan pembayaran angsuran pakaian tersebut dengan nomimal tertentu. Sebaliknya, berikan kemudahan kepada pelajar yang tidak mampu tersebut. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar