Anggota DPRD Natuna Segera Dipanggil Terkait Kasus Tindak Pidana Asusila

2828
Pesona Indonesia
Ilustrasi. Foto: Pixabay
Ilustrasi. Foto: Pixabay

batampos.co.id – Gubernur Kepri tak kunjung memberikan izin pemeriksaan kepada Polda Kepri untuk memeriksa oknum anggota DPRD Natuna berinisial Ah yang diduga terlibat kasus asusila. Padahal sudah sebulan surat permohonan itu dilayangkan pihak Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kepri.

Maka sesuai aturan bila tak ada jawaban, polisi berhak untuk memanggil oknum DPRD tersebut. Bila panggilan itu juga tak diindahkan, maka Ah akan dipaksa untuk mendatangi Mapolda Kepri.

“Ya, segera akan kita panggil (Ah,red),” kata Direktur Ditreskrimum Polda Kepri Kombes Pol, Eko Puji Nugroho, Senin (20/6).

Polisi sendiri sudah menggelar kasus untuk mengembangkan kasus dugaan asusila yang diduga melibatkan Ah tersebut.

“Kemarin (19/6) sudah kami laksanakan gelar kasus. Mau gak mau harus (hadiri panggilan pihak kepolisian, red),” ujarnya.

Dari aturan yang ada, sebelum pihak kepolisian memeriksa anggota DPRD harus meminta izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah. Batas waktu jawaban dari kepala daerah tersebut selama 30 hari. Bila setelah batas waktu yang ditentukan tak ada jawaban, maka otomatis pihak kepolisian bisa memanggil anggota DPRD tersebut.

Data yang didapat Batam Pos (grup batampos.co.id), surat permohonan penyelidikan yang dilayangkan Polda Kepri bertanggal 13 Mei 2016. Saat ini, surat tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Pengaduan adanya tindak asusila ini, dilaporkan oleh orangtua seorang siswi SMA di Natuna. Saat itu anaknya telah menghilang selama beberapa hari. Usut punya usut, ternyata anaknya bukan menghilang. Namun melakukan tindakan aborsi di Batam.

Dari penyelidikan pihak kepolisian, dari CCTV terlihat oknum anggota DPRD Natuna Ah menjemput siswi tersebut di Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Lalu mereka menuju ke sebuah hotel di kawasan Nagoya. Tak berapa lama, keduanya menuju ke salah satu Rumah Sakit. Diduga disana terjadi tindak aborsi. (ska/bpos)

Respon Anda?

komentar