Habiskan Anggaran Rp 900 Juta, Pasar di Anambas Tak Layak Digunakan

597
Pesona Indonesia
Pasar Tradisional di Desa Payalaman Anambas sudah condong dan bangunannya sudah mulai rusak. Sehingga tidak pernah difungsikan, padahal pembangunannya memakan dana hampir Rp 1 miliar. foto:syahid/batampos
Pasar Tradisional di Desa Payalaman Anambas sudah condong dan bangunannya sudah mulai rusak. Sehingga tidak pernah difungsikan, padahal pembangunannya memakan dana hampir Rp 1 miliar. foto:syahid/batampos

batampos.co.id – Anggota DPRD Anambas yang juga sebagai ketua DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Palmatak, Jasril mengatakan, dirinya dan sejumlah warga Palmatak ingin kejelasan mengenai pembangunan pasar tradisonal di desa Payalaman Kecamatan Palmatak Anambas. Apakah pasar itu akan diperbaiki atau akan dilanjutkan ke proses hukum. Pasalnya, saat ini masyarakat sangat membutuhkan pasar itu. Tapi di sisi lain, perkara ini sudah pernah disampaikan kepada pihak penegak hukum.

Sementara itu pasar yang sudah dibangun pada 2012 menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hingga saat ini bangunan tersebut tidak dapat digunakan karena dianggap tidak layak. Karena kondisi struktur bangunan pasar yang pembangunannya menelan biaya hingga Rp 900 juta itu tidak tegak alias condong.

”Pihak kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab dengan masalah ini, karena pasar tidak dapat digunakan. Eksekutif harus ada tindakan, kita harus duduk bersama membicarakan masalah ini, kalau mau diperbaiki harus kita bicarakan dulu atau kalau mau dibawa ke ranah hukum juga harus bersama-sama,” ujar Jasril kepada wartawan Senin (20/6) siang.

Masih kata Jasril, pasar yang dibangun oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Sekar Wangi Anambas itu, tidak pernah difungsikan. Sebab masyarakat takut menempatinya, karena saat ini kondisinya semakin parah. Atapnya sudah bergeser sekitar 80 sentimeter dari posisi semula.

Bukan hanya itu saja. Kondisi tiang penyangga pasar juga sudah tidak utuh lagi. Banyak tiang dan beton penyangga lantai pasar yang sudah keropos. ”Kita inginnya Pemkab Anambas cepat bergerak, jangan sampai menunggu ada korban,” terang Jasril.

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Payalaman, Pardi mengatakan, bangunan tersebut juga tidak pernah diserahterimakan oleh dinas terkait. Padahal bantuan bangunan pasar untuk masyarakat Payalaman dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan dan Koperasi sangatlah bagus, namun pelaksanaan pekerjaannya yang gagal mengerjakannya.

Seharusnya, lanjut Pardi, pihak Pemkab melalui Disperindakop dapat mengawasi langsung saat dilakukan pembangunannya. ”Tidak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan tersebut dan tidak mudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah pusat,” kata Jasril.

Jasrli mengaku telah menyampaikan permasalahan fisik pasar tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Cabang Tarempa, namun hingga kini tidak pernah ditindaklanjuti. ”Kami tidak tahu prosedur hukum yang sebenarnya, namun jika ada arahan dan bimbingan, tentu akan kami laksanakan dengan baik,” ujar Jasril.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Anambas, Sri Dewi membenarkan, bahwa pasar yang dibangun oleh koperasi yang ditunjuk oleh Pemkab Anambas yakni Koperasi Serba Usaha Sekar Wangi Anambas pembangunannya tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Pemkab Anambas telah berupaya menyampaikan ke Kementerian Koperasi terkait adanya kejadian tersebut, namun hal itu belum ditanggapi dengan serius. Ia menilai pihak Kementerian Koperasi kurang merespon tanggapan yang disampaikan oleh Pemkab Anambas.

”Pemkab sudah meminta tambahan anggaran untuk perbaikan pasar tradisional, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Pemkab masih menunggu keputusan dari Kementerian Koperasi terkait hal itu,” terang Sri. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar