Realisasi Anggaran Bermasalah, Inspektorat akan Audit Keuangan Sekwan

515
Pesona Indonesia

DPRD-Batambatampos.co.id – Inspektorat Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan mengaudit keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam. Hal tersebut dilakukan akibat sering terlambatnya pembayaran gaji tenaga honor maupun kegiatan DPRD Kota Batam.

“Informasi yang saya terima, Sekwan (Marzuki) sudah dipanggil Inspektorat, dalam waktu dekat keuangan Setwan akan diaudit,” kata Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Aman. Ketika dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Kota Batam Heriman HK tak menyangkal ataupun membenarkan informasi tersebut.

Menurut Aman, terkait permasalahan itu Komisi II sudah memanggil mitranya di Setwan DPRD. “Waktu itu alasan Sekwan sistemnya bermasalah,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Batam ini.

Tak mau begitu saja percaya pada keterangan Marzuki, Komisi II memanggil Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemko Batam, Malik. “Menurut Malik tak ada kendala, setiap permintaan anggran selalu diberikan. Selain itu sistem yang digunakan sangat sederhana,” ungkap mantan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Bila realisasi anggaran bulan sebelumnya sudah dilaporkan, Pemko akan merealisasikan pengajuan anggaran bulan berikutnya. “Artinya, permasalahan ini berada di internal Setwan bukan di Pemko,” ungkap Aman.

Aman mengaku tak mengatahui persis anggaran untuk gaji dan kegiatan hilang kemana. “Karena dari keuangannya sudah diberikan,” ungkapnya lagi.

Aman menambahkan, setelah kegiatan DPRD dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Batam, Setwan idealnya mengajukan anggaran. “Anggarannya harus direalisasikan pada waktu pelaksanaan, jangan sampai menggunakan anggaran pribadi atau pakdul (pakai dulu),” beber Aman.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Riky Indrakari menyampaikan penggunaan anggaran yang dikenal dengan istilah pakdul melanggar ketentuan administrasi. “Mana boleh seperti itu (pakdul), itu pelanggaran,” ungkapnya lagi.

Menurut Riky bila terjadi penggunaan anggaran pribadi maka Ketua DPRD yang harus bertanggungjawab. “Ketua DPRD mempersilahkan berangkat, sementara anggarannya tak ada,” kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Riky mengaku, sampai saat ini dirinya tak pernah menggunakan dana pribadi untuk kegiatan DPRD Kota Batam.”Selama ini saya lancar-lancar saja,” tutupnya.

Terkait permasalahan itu, Sekretaris DPRD Kota Batam Marzuki enggan memberikan komentar ketika dikonfirmasi. (hgt)

 

Respon Anda?

komentar