Tolak Revisi Perda Syariah, Ulama Serang Dukung Pemkot Lawan Pemerintah Pusat

871
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Terkait revisi Peraturan daerah (Perda) Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat), ulama dan pimpinan ormas Islam di Banten terus menggalang kekuatan untuk menolak wacana pemerintah pusat.

Mereka menggelar pertemuan yang menghasilkan sejumlah poin kesepakatan terkait revisi perda tersebut.

Poin pertama, menuntut pemerintah pusat untuk menghentikan pencabutan perda bernuasa Islam di seluruh Indonesia. Kedua, menuntut presiden sebagai kepala negara untuk menghormati syariat Islam, kearifan lokal, dan kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan ketertiban masyarakat.

Ketiga, memberikan dukungan kepada DPRD dan Pemkot Serang untuk mengabaikan atau melawan upaya pemerintah pusat. Selanjutnya, mendesak wali kota Serang untuk terus menindak warga yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di daerah.

Poin kelima, menuntut Dewan Pers untuk melakukan investigasi terhadap Kompas TV atau media yang menciptakan opini sesat. Terakhir, menyerukan umat Islam bersatu membentuk koalisi nasional penyelematan moral bangsa.

“Pernyataan tadi akan disampaikan ke pusat, khusunya Kemendagri. Termasuk tembusan kepada DPRD Kota Serang, Pemkot Serang dan instansi terkait sebagai bentuk penolakan ulama Banten,” kata Ketua FSPP Banten, Ahmad Maimun Alie, Jumat (18/6). (jpnn)

Respon Anda?

komentar