Bupati Serahkan Bantuan Rp 20 juta untuk Korban Penembakan

996
Pesona Indonesia

Sekda Kabupaten Benteng, Muzakir Hamidi. Foto: BE/JPNN

Sekda Kabupaten Benteng, Muzakir Hamidi. Foto: BE/JPNN

batampos.co.id – Bupati Bengkulu Tengah Ferry Ramli akhirnya menepati janjinya memberikan bantuan terhadap korban penembakan dalam aksi demo penolakan tambang batubara milik PT Cipta Buana Seraya (CBS) dengan sistem underground, Sabtu (11/6) lalu.

Bantuan itu diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Benteng, Muzakir Hamidi SSos MM di Desa Komering, Kecamatan Merigi Sakti, sekitar pukul 12.00 WIB, Rabu (22/6) kemarin.

Uang tersebut diserahkan secara simbolis kepada Kepala Desa (Kades) Komering, Safira yang disaksikan oleh ratusan warga sekitar. Totalnya sebesar Rp 20 juta.

“Sesuai dengan instruksi Pak Bupati, Pemkab akan membantu seluruh biaya pengobatan para korban yang terluka akibat ditembak. Bantuan ini diharapkan tidak hanya diperuntukan bagi empat korban yang dirawat di RSMY Bengkulu, melainkan bagi warga lainnya yang terluka saat peristiwa demo berlangsung,” jelas Sekda.

Dalam pertemuan bersama warga itu, warga meminta kepada Sekda agar pemerintah membantu menuntaskan perkara tersebut. Baik permasalahan antara warga dan pihak kepolisian. Juga meminta agar pemerintah segera menuntaskan masalah antara warga dengan pihak PT CBS selaku investor.

“Mereka berharap terjadi kesepakatan damai diantara kedua belah pihak. Kita akan tunggu masyarakat benar-benar sehat dahulu, setelah situasi benar-benar kondusif barulah permasalahan ini kita bicarakan lagi. Selain itu, untuk sementara ini aktivintas PT CBS juga kita bekukan hingga batas waktu yang belum ditentukan,” ungkap Sekda kepada Bengkulu Ekspress (Jawa Pos Group).

Sejauh ini ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Rejang Gunung Bungkuk (FRMGB) Kabupaten Benteng tetap bersikukuh  menolak PT CBS menambang dengan sistem underground.

Bahkan, warga mengancam akan kembali menggelar aksi demo dengan massa yang tak sedikit di Kantor Bupati Benteng pada 14 Juli 2016 mendatang jika penghentian underground belum dilakukan.

“Permasalahan tambang ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Sebab itu, kita akan segera melakukan koordinasi ke pemprov untuk mengambil  langkah selanjutnya. Kita berharap permasalahan ini tidak berlarut dan tidak lagi menimbulkan korban,” harap Sekda.(jpg)

Respon Anda?

komentar