Dilema Illegal Logging di Anambas

449
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Semenjak Polisi Hutan dari Dinas Pertanian menangkap kayu tanpa pemilik dan intensif melakukan patroli patroli di sejumlah area pembalakan liar, saat ini sudah tidak ada lagi pembalakan liar.

Namun disisi lain justru timbul keluhan dari warga terutama warga yang bekerja sebagai tukang kayu. Muhammad contohnya. Salah satu warga Rintis, Desa Tarempa Selatan. Semenjak tidak ada penebangan kayu, dirinya mengaku sudah tidak bekerja lagi. Sehingga harus mencari pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga. “Bagaimana mau kerja, kayu saja tidak ada,” ungkapnya kepada wartawan.

Dikatakannya, bukan hanya dirinya yang tidak bekerja tapi tukang kayu lainnya juga tidak bekerja lagi, seperti tukan potong kayu, tukang angkat kayu dan sebagainya. “Bagaimana mau angkat kayu, gunungnya dijaga terus oleh satpol PP,” ungkapnya lagi.

Menurutnya ini tidak adil karena masih ada kegiatan masyarakat yang seharusnya dilarang tapi dibiarkan saja. Seperti penambangan pasir di daerah sekitar pembalakan liar. “Pemerintah ini tidak tegas, seharusnya kalau mau dilarang, penambang pasir juga harus dilarang karena itu juga merusak lingkungan, tapi dibiarkan saja,” jelasnya.

Dengan adanya kondisi ini pemerintah daerah juga sudah mengetahuinya sehingga harus buru-buru untuk membentuk tim satgas pencegahan illegal logging. Namun baru sebatas pembentukan, belum ada keputusan yang jelas yang harus dilakukan untuk menanggulangi illegal logging.

Pemerintah daerah masih harus mengkaji ulang untuk bagaimana menentukan tindakan pencegahan kedepan tapi tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat. Pasalnya sebagian masyarakat masih menekuni pekerjaan menebang kayu sebagai pekerjaan tetap.

“Jika penebangan kayu ini dihentikan, bagaimana jika ada rumah warga yang belum selesai, padahal sebentar lagi akan masuk lebaran, rasanya tidak mungkin kita biarkan rumah masyarakat tidak memiliki kamar karena kayu tidak ada lagi,” ungkap Asisten II Pemkab Anambas Andi Agrial dalam rapat pembentukan satgas pencegahan Illegal Logging.

Dirinya juga menyarankan agar Dinas Pertanian membuat peta hutan mana saja yang tidak boleh ditebang kayunya dan hutan mana yang diperbolehkan sehingga masyarakat bisa tahu harus menebang kayu dimana.

Berkat adanya usulan dari beberapa instansi terkait dalam rapat tersebut, maka Bupati kepulauan Anambas Abdul Haris, menegaskan agar penebangan kayu tidak dilakukan terutama di daerah yang dekat dengan sungai dan daerah yang dekat dengan sumber air bersih.

Untuk warga yang saat ini sudah memiliki kayu di rumah, masih ada toleransi. Tapi untuk kayu yang sudah ditangkap sudah tidak ada toleransi lagi. (sya/bpos)

Respon Anda?

komentar