Dua Perda Pemkab Lingga Bermasalah

607
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Dua Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lingga masuk dalam kategori perda bermasalah. Kedua Perda tersebut yakni, Perda Pajak Daerah Kabupaten Lingga Nomor 6 tahun 2010 dan Perda Menara Telekomunikasi Kabupaten Lingga Nomor 7 tahun 2015.

Menurut staf khusus Bidang Hukum dan Kepemerintahan Kabupaten Lingga, Rudi Purwonugraho, Perda terkait menara telekomunikasi dinilai bermasalah kemungkinan akibat terbentur dengan kebijakan lain yang bersifat lebih tinggi. Sehingga memperlambat kerja serta kemajuan daerah itu sendiri.

“Mungkin saja hal ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sifatnya sehingga dinilai bermasalah,” ujar Rudi ketika dimintai keterangan, Rabu (22/6) pagi.

Selain itu, Rudi beranggapan jika perda menara telekomunikasi dianggap bermasalah karena seharusnya tidak memberatkan bagi pengguna perda itu sendiri. Semisal, masih kata Rudi, Telkom mungkin saja telah memiliki aturan sendiri terkait telekomunikasi namun lebih sulit ditambah dengan perda yang ada.

Sedangkan terkait perda pajak daerah, Rudi mensinyalir adanya kerawanan terjadinya pungutan ganda atau dua kali penarikan pajak.” Jika ini terjadi ya semestinya perda itu dihapus karena merugikan masyarakat,” kata Rudi ketika dimintai keterangan.

Namun Rudi menambahkan, Kementerian Dalam Negeri tidak serta merta menghapus Perda tersebut melaikan memberikan waktu kepada daerah untuk menjawab dari hasil evaluasi Mendagri terkait perda bermasalah itu. Namun Rudi menjelaskan, hingga saat ini dia belum melihat hal apa saja yang menjadi evaluasi Mendagri terhadap dua perda tersebut.

“Nanti akan kami klarifikasi kembali apa saja poin yang menjadi evaluasi Kemendagri. Ini kan masih dari satu pihak saja, yakni Mendagri,” kata Rudi. (wsa/bpos)

Respon Anda?

komentar