Komjen Tito Dicecar Komisi III Soal Papa Minta Saham hingga Santoso

727
Pesona Indonesia
Calon Kapolri, Komjen Tito Karnavian, saat memasuki ruang uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016). Foto: Ricardo/JPNN.com
Calon Kapolri, Komjen Tito Karnavian, saat memasuki ruang uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016). Foto: Ricardo/JPNN.com

batampos.co.id – Calon Kapolri Komisaris Jenderal Tito Karnavian menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR RI. Banak pertanyaan yang dialamatkan ke Tito tentang berbagai kasus yang menghebohkan publik.

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan anggota Komisi III adalah kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, terkait skandal permintaan saham PT Freeport Indonesia.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan klarifikasi perlu dilakukan Komjen Tito dalam proses fit and proper test karena namanya masuk di dalam transkrip pembicaraan antara Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin (MS) dengan pengusaha minyak M Riza Chalid (MR).

“Kasus Freeport yang sempat heboh di DPR. Nama saudara disebut dalam transkrip pembicaraan, yang memaksa ketua DPR yang sekarang ketua umum kami (Ketum Golkar Setya Novanto) turun,” kata Bambang, saat memimpin proses FnP, di Komisi III, Kamis (23/6).

Diketahui dari transkrip pembicaraan dalam skandal yang juga disebut Papa Minta Saham itu, nama Tito yang pernah menjabat Kapolda Papua dibicarakan oleh MR dan MS.

Berikut transkripnya:

MR Kapolda Papua itu kan sahabat saya, sahabat deket.

MS: Tito

MR: Tito. Akhirnya ditarik ke Jakarta supaya nggak menyolok, jadi Asrena. Sekarang Papua sudah jalan, kasih hadiah sama Jokowi. Padahal maunya Jakarta bukan dia. pak BG maunya bukan Tito. Pak BG maunya Pak Budi. Tapi Budi ditaruh Bandung. Tito Jakarta. Yang Minta Jokowi.

Tak hanya soal Papa Minta Saham, Tito yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala BNPT juga diminta menjelaskan soal operasi perburuan terhadap buronan kasus terorisme, Santoso.

Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan kasus terorisme harus mendapat perhatian serius, terutama kelompok Santoso. Apalagi berbagai operasi telah dijalankan untuk menangkap pria bernama Abu Wardah tersebut. Baik operasi Camar Maleo hingga Tinombala yang melibatkan TNI.

“Strategi apa yang dilakukan agar kelompok Santoso ini bisa ditangani, paling tidak dilakukan penindakan. Ini cukup meresahkan dan menjadi perhatian baik nasional maupun internasional,” kata Sudding.

Kemudian, politikus Hanura itu juga menyinggung soal kejahatan narkoba sebagai extraordinary crime dan kejahatan kemanusiaan. Nah, apa yang akan dilakukan Polri ke depan apalagi Presiden telah mendeklarasikan darurat narkoba.

“Kita sudah miris darurat narkoba yang sudah dicanangkan presiden, tapi langkah konkret pemberantasan ini masih belum tampak,” ujarnya.

Terakhir, pihaknya menyorot soal penegakan hukum yang belum mengarah pada profesionalitas, karena banyak kasus masih terindikasi rekayasa dan kriminalisasi. Inilah menurut Sudding pekerjaan Tito bila dilantik menjadi Kapolri.(fat/jpnn)

Respon Anda?

komentar