Oktober, Jembatan I Dompak Harus Selesai

1414
Pesona Indonesia
Pekerja menyelesaikan salah satu sisi jembatan Dompak, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos
Pekerja menyelesaikan salah satu sisi jembatan Dompak, belum lama ini. F.Yusnadi/Batam Pos

batampos.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau, Raja Bahtiar mewanti-wanti kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan PT Wijaya Karya (Wika) agar benar-benar bekerja sesuai tugasnya masing-masing dalam menggesa penyelesaian pembangunan Jembata I Dompak.

Pasalnya, berdasarkan nomor surat 630/144/DPU.2/2016 tertanggal 9 Juni 2016, Dinas PU Kepri melayangkan surat kepada Gubernur Kepri, memberitahukan sekaligus permohonan izin perpanjangan waktu pelaksanaan pengerjaan jembatan 1 Dompak tersebut.

”Berdasarkan hal itu, menurut Dinas PU Kepri, alasan perpanjangan waktu telah mengacu pada aturan yang berlaku, demi kelanjutan pembangunan jembatan 1 Dompak. Maka dinas PU meminta perpanjangan waktu hingga 31 Oktober. Jangan molor lagi,” kata Raja Bahtiar, kemarin.

Perpanjangan waktu yang disampaikan Dinas PU Kepri ini mengacu Surat Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepri dengan nomor :B-555/N.10/Gp.1/05/2016 tanggal 30 Mei 2016 perihal pendapat hukum tentang kelanjutan pekerjaan jembatan 1 P.Bintan-Dompak, bahwa untuk menentukan kelanjutan pekerjaan pembongkaran 1 atau 2 segmen jembatan, tim TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kejati Provinsi Kepri memerintahkan kepada Dinas PU untuk memilih rekomendasi yang memiliki kajian teknis atau hasil laboratorium khusus kontruksi atau beton.

Bahwa belum ada keputusan mengenai kelanjutan pada bentang P7 -P6B apakah dibongkar atau dipertahankan dari bulan Januari-April, tim TP4D menyimpulkan terdapat kesalahan dari PPK dalam pemenuhan kontrak dan berakibat timbul suatu keadaan yang dapat dimintakan ganti rugi, sesuai pasal 112 perpres 54 tahun 2010, terkait hal tersebut, PT WIKA meminta kompensasi penambahan waktu selama 4 bulan (sampai oktober 2016).

Menanggapi masalah perpanjangan waktu yang diminta Dinas PU Kepri, Raja Bachtiar menilai, hal tersebut sah-sah saja. Sebab, kata dia, permohonan perpanjangan waktu tersebut tidak membuat Pemprov Kepri dirugikan secara anggaran.

Tapi, lain halnya jika ada pemutusan kontrak dengan PT Wika dan membuat kontrak baru dengan rekanan perusahaan lain. Jelas bakal menelan anggaran besar dan waktu yang panjang.

”Soal teknis, DPRD tak mau ambil pusing. Itu urusan Dinas PU Kepri. Kita hanya fokus, meminta mereka (Dinas PU kepri), tepati janjinya. Kalau janji Oktober selesai, tolong jangan molor lagi,” pungkasnya. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar