Pembatalan Perda Karena Kedaluwarsa, Disesaikan dengan Produk Hukum Terkini

353
Pesona Indonesia
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi. foto:ist
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Alex Guspeneldi. foto:ist

batampos.co.id – Keputusan Kementerian Dalam Negeri menghapus 41 Peraturan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa ditandai semata-mata sebagai sebuah kesalahan pemerintah daerahnya maupun anggota legislatifnya.

Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Alex Guspeneldi menegaskan, pembatalan Perda tersebut, lebih dikarenakan telah kedaluwarsa atau habisnya masa berlaku. Juga lantaran mengikut perubahan peraturan undang-undang dan situasi dan kondisi negara saat ini.

“Semua Ranperda itu sudah ada aturannya dalam pembuatannya. Dibatalkan karena ada aturan-aturan baru yang dibuat pusat yang tak sinkron dengan perda itu. Jadi, kesalahan bukan dari kita,” terang Alex, belum lama ini.

Dijelaskannya bahwa hukum bersifat dinamis sehingga menyesuaikan dengan perkembangan dan situasi waktu itu. Oleh karenanya, ia menjamin kedepan jumlah perda yang dibatalkan bisa bertambah.

“Sekarang baru tiga perda, nanti bisa bertambah itu. Tergantung bagaimana situasi dan kondisi sehingga memengaruhi peraturan undang-undang saat ini,” terangnya.

Berdasarkan pendapatnya, Perda yang dibatalkan ini tak juga dibatalkan berhubung adanya kesalahan prosedur ataupun bertentangan dengan norma-norma dan asas-asas perundang-undangan. Tapi semata-mata menyesuaikan dengan produk hukum yang berlaku. (aya/bpos)

Respon Anda?

komentar