Pemko Tanjungpinang Anggarkan Rp 700 Juta untuk Pemeliharaan Monumen RHF

471
Pesona Indonesia
LSM Sahabat Sehati membersihkan coret-coret di Monumen RHF, Minggu (19/6) lalu. foto: ist
LSM Sahabat Sehati membersihkan coret-coret di Monumen RHF, Minggu (19/6) lalu. foto: ist

batampos.co.id – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah membantah Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang membiarkan Monumen Perjuangan Raja Haji Fisabilillah (RHF) tidak terawat. Dia juga mengatakan, telah berupaya mencegah tindakan coret-coret dinding monumen perjuangan yang berada di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang itu dengan memasang pagar dan mengunci pagar sekitar monumen.

“Tentu ini yang disalahkan pelaku coret-coretnya, karena monumen sudah dipagari dan pagarnya dirusak,” ujar Lis ditemui di Kantor Badan Perpustakaan Arsip Museum (BPAM) Kota Tanjungpinang, Rabu (22/6).

Lis juga membantah, pihaknya sengaja membiarkan monumen perjuangan tersebut dalam kondisi tidak terawat. Menurut Lis, Pemko Tanjungpinang telah menganggarkan sekitar Rp 700 juta untuk pembenahan dan pemeliharaan monumen RHF.

“Tahun ini rencananya akan dilakukan pemeliharaan, karena anggarannya sudah ada,” ujarnya.

Dalam penuturannya, anggaran tersebut diperuntukkan bagi berbagai pekerjaan, antara lain mengecat ulang bangunan, mengganti profil di dinding monumen yang berbahan fiber dengan bahan tembaga.

“Karena kami peka makanya telah kami masukkan anggaran. Yang selama ini sengaja dibiarkan dulu karena menunggu perbaikan total,” ujar Lis.

Selain itu, untuk mengisi kekosongan puncak monumen, dia telah merencanakan akan memasang ornamen melayu lainnya. “Bisa ornamen kapal atau yang lainnya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, monumen Perjuangan Raja Haji Fisabilillah (RHF) di kawasan Tepi Laut Tanjungpinang sudah cukup lama dibiarkan tidak terawat. Sudah lebih dari satu-dua tahun belakangan, tidak ada pembenahan terhadap sejumlah fasilitas yang rusak. Termasuk juga pembiaran terhadap praktik-praktik vandalisme berupa coret-cooret di dinding monumen.

Hal ini membuat banyak orang gusar. Bahkan, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, Ade Angga menukas, bahwa praktik ini berlangsung lantaran adanya ketidakpekaan kolektif, baik itu pemerintahnya maupun masyarakatnya.

Bila jajaran pemerintah daerah tidak juga peka untuk memerhatikan kondisi monumen kebanggaan yang dibangun tahun 1998 ini, kata Ade Angga, tentu menjadi kontradiksi dimana ingin menabalkan Tanjungpinang sebagai kota pariwisata. (Lra/bpos)

Respon Anda?

komentar