Jokowi Bakal Geser 6.000 Nelayan Jawa ke Natuna

1505
Pesona Indonesia
Kapal Coast Guard Cina 3303 melintas di dekat KRI Imam Bonjol (383) setelah penangkapan kapal nelayan Han Tan Cou 19038 yang memasuki perairan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, pada Jumat, 17 Juni 2016. TNI AL menangkap kapal nelayan berbendera Cina itu karena terdeteksi sedang menebar jala di perairan Indonesia. Foto: Dispen Koarmabar/tempo/antara
Kapal Coast Guard Cina 3303 melintas di dekat KRI Imam Bonjol (383) setelah penangkapan kapal nelayan Han Tan Cou 19038 yang memasuki perairan Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau, pada Jumat, 17 Juni 2016. TNI AL menangkap kapal nelayan berbendera Cina itu karena terdeteksi sedang menebar jala di perairan Indonesia. Foto: Dispen Koarmabar/tempo/antara

batampos.co.id – Jokowi gerah juga melihat manuver Cina yang mengerahkan nelayan mereka mengeruk hasil laut di Natuna.

Jokowi pun berencana menggeser para nelayan di wilayah Jawa untuk menangkap ikan di Laut Natuna. Jumlahnya sekitar 6.000 nelayan. “Daripada orang lain yang main di sini,” katanya.

Baca Juga: Pertahanan di Natuna Diperkuat, Jadi Pangkalan Utama TNI AL

Kemudian, Jokowi mengarahkan supaya ada pembangunan pembangkit listrik di Natuna. Ini karena Natuna kaya akan sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi.

“Natuna akan diprogramkan listrik 50 megawatt, tapi akan bertahap,” ujar Menko Polhukam Luhut Panjaitan.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, dalam rapat kemarin ia memaparkan sejumlah potensi ekonomi dan pariwisata di Natuna. Namun, kata dia, potensi tersebut sulit dimaksimalkan karena minimnya sarana dan infrastruktur.

Baca Juga: Hei Cina, Jangan Main-Main Sama Indonesia, Kedaulatan RI di Natuna Harga Mati

Untuk itu, Nurdin mengajukan beberapa proyek pembangunan infrastruktur di Natuna. Dan usulan ini, kata Nurdin, mendapat respon positif dari Presiden Jokowi. Presiden berencana menggelar rapat lanjutan untuk membahas hal tersebut.

Baca Juga: Disebut Lembek pada Cina, Jokowi Langsung ke Natuna, Bahas Kedaulatan NKRI

“Gubernur dan Bupati Natuna akan hadir dalam rapat lanjutan itu,” ujar Nurdin, kemarin.

Sementara Bupati Natuna Hamid Rizal mengatakan kunjungan Jokowi ke Natuna tersebut merupakan agenda yang sangat dinanti. Sebab pihaknya bisa menyampaikan langsung sejumlah persoalan yang dihadapi Natuna.

Baca Juga: Waspada! Cina Tahu Cadangan Migas Natuna Terbesar di Dunia

Menurut dia, masalah kedaulatan di Natuna merupakan persoalan serius yang mesti mendapat perhatian dari pusat. Termasuk masalah illegal fishing yang sampai saat ini masih marak terjadi di Natuna.

Baca Juga: Jokowi Minta Natuna Fokus Pengembangan Migas, Perikanan, dan Penguatan Pertahanan

Selain itu, Natuna juga masih menghadapi persoalan minimnya ketersediaan listrik, sarana umum seperti jalan, jaringan komunikasi, transportasi laut, udara, dan seretnya pasokan kebutuhan pokok.

“Persoalan ini sangat mendesak di daerah perbatasan, supaya bisa diprioritaskan. Tentu prioritas lain adalah pertanian dan perkebunan,” kata Hamid. (aulia/jaylani/bp)

Baca Juga:
> China Terus Menggoda, 11 Kapal Curi Ikan di Wilayah Natuna, 1 Tertangkap
> Hamid Rizal : China Sudah Lama Menyusup ke Natuna
> TNI AL Kerahkan Armada Tempur ke Laut Natuna

Respon Anda?

komentar