Divonis 5 Bulan, Terpidana Penyelewengan BBM Tak Ditahan

759
Pesona Indonesia
Ilustrasi
Ilustrasi

batampos.co.id – Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang belum juga melakukan eksekusi atas vonis putusan untuk memenjarakan Hendri Sayuti terpidana kasus penyelewengan BBM. Perintah hakim kepada jaksa dalam putusannya yang menghukum pidana penjara Hendri dengan pidana penjara selama 5 bulan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta subsider kuruangan 1 bulan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang pada (3/5) lalu belum dilaksanakan oleh jaksa yang merupakan eksekutor putusan.

Saat sejumlah wartawan melakukan pemantauan langsung ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IA Tanjungpinang, pihak Rutan mengaku belum menerima nama terpidana tersebut dari pihak Kejaksaan.

“Nama itu belum ada, belum diserahkan kepada kita,” ujar Kepala Keamanan Rutan, Budi Istiawan saat dikonfirmasi, Kamis (23/6).

Mendengar info itu, Ketua Majelis Hakim, Windi Ratnasari yang mengadili perkara ini mengaku kaget mengetahui terpidana itu belum dieksekusi oleh pihak jaksa.

“Seharusnya sudah, karena dalam putusan saat dibacakan saya perintahkan untuk ditahan, nanti saya tanyakan kepada jaksanya juga dan Hakim Pengawas Pengadilan,” tegas Windi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kejari Tanjungpinang, Ricky Setiawan yang dikonfirmasi mengenai hal itu, mengaku pihaknya belum melakukan eksekusi penahanan yang bersangkutan karena belum menerima petikan putusan atas vonis yang bersangkutan.

“Petikan putusannya baru diterima, akan kami eksekusi segera. Dan Inkrahnya putusan itu setelah 7 hari sejak dibacakan. Saat ini yang bersangkutan sudah dipanggil untuk ditahan Rabu,” ujar Ricky, Jumat (24/6).

Sekedar diketahui, terpidana Hendri Sayuti, telah divonis pada 3 Mei 2016 lalu. Hingga saat ini, terpidana Hendri masih bebas berkeliaran. Terdakwa Hendri Sayuti, divonis majelis Hakim PN Tanjungpinang dengan hukuman 5 bulan penjara, denda Rp 50 Juta Subsider 1 bulan kurungan, atas Penyelewengan BBM yang dilakukan.

Putusan Majelis Hakim ini, lebih ringan dari tuntutan JPU Zaldi Akri yang sebelumnya menuntut terdakwa Hendri Sayuti dengan hukuman 7 bulan penjara, denda 50 juta subsider 3 bulan putus.

Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal Pasal 53 Huruf D, Jo Pasal 23 ayat 2 9 dan 5 UU 22 Tahun 2001 Migas. Putusan sendiri dijatuhkan, oleh Ketua Majelis Hakim Windi Ratnasari didampingi dua hakim anggota Pruwaningsih dan Corpioner.(ias/bpos)

Respon Anda?

komentar