Gubernur Ingin Selesaikan Utang ke Daerah

1334
Pesona Indonesia
Kunjungan Presiden Jokowi didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Natuna. foto:humas pemprov
Kunjungan Presiden Jokowi didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Natuna. foto:humas pemprov

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun dikabarkan menginginkan Pemprov Kepri melunasi utang-utang kepada Kabupaten/Kota lewat APBD Perubahan tahun ini. Konsekuensi dari itu, adalah bakal dipendingnya sejumlah kegiatan di Pemprov Kepri.

“Komitmen Pemprov Kepri seperti itu. Sehingga APBD 2017 mendatang, keuangan kita sudah tidak diganggu oleh utang lagi,” ujar Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua, Jumat (24/6) di Tanjungpinang.

Menurut Rudi, defisit anggaran tahun ini memang sedikit meluas. Bahkan nilainya hampir mencapai Rp 800 miliar. Jumlah tersebut tentu, jika diakumulasikan dengan kewajiban-kewajiban Pemprov Kepri kepada kabupaten/kota yang ada di Kepri.

“Sebaiknya bersakit-sakit dahulu untuk keuangan tahun ini. Konsekuensinya adalah dipendingnya sejumlah kegiatan di setiap SKPD di lingkungan Pemprov Kepri,” jelas Rudi.

Sementara itu, Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Kepri, Ayub membenarkan adanya indikasi rasionalisasi terhadap kegiatan-kegiatan di Pemprov Kepri. Dikatakannya juga, Plt Sekda Kepri, Reni Yusneli sudah mengeluarkan Surat Perintah kepada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kepri.

“Kegiatan-kegiatan yang dipending adalah yang belum selesai proses lelang. Dan ini sudah kami kembalikan kepada masing-masing SKPD,” ujar Ayub.

Seperti diketahui, adapuan kewajiban Pemprov Kepri kepada kabupaten/kota di Provinsi Kepri adalah utang Dana Bagi Hasil Migas dan bagi hasil pajak kendraan. Adapun jumlahnya adalah sekitar Rp 600 miliar.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar