Interkoneksi Batam-Bintan Kembali Terganjal

1584
Pesona Indonesia
Ilustrasi interkoneksi listrik.
Ilustrasi interkoneksi listrik.

batampos.co.id – Kepala Bidang Pemanfaatan Listrik dan Energi, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kepri, Mangara Simarmata mengatakan kelanjutan pembangunan jaringan interkoneksi listrik Batam-Bintan terganjal rekomendasi dari Badan Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Nasional (BP2JN) Wilayah I.

“Saat ini PLN sudah menyiapkan transmisi 20 Kv. Hanya saja untuk pembangunan dua circuit di limajembatan di lintas barat masih terkendala. Karena belum ada rekomendasi dari P2JN,” ujar Mangara Simarmata, menjawab pertanyaan Batam Pos, Jumat (24/6).

Dijelaskannya, Unit Pelaksana Konstruksi Kelistrikan (UPKK) PLN Area Tanjungpinang sampai saat ini masih belum mengantongi rekomendasi tersebut. Disebutkannya, terkait persoalan ini, UPKK PLN Area Tanjungpinang sudah melayangkan surat permohonan sejak 18 Febaruari lalu.

“Karena tidak ada tanggapan, tanggal 15 Mei lalu kembali melayangkan surat yang sama, sampai saat ini masih belum keluar rekomendasi tersebut,” papar Mangara.

Menyikapi persoalan tersebut, atas nama Pemprov Kepri, pihaknya juga berharap kerjasama P2JN dalam menyelesaikan proyek ini. Karena tanpa adanya rekomendasi tersebut, penambahan daya dari Tanjunguban ke Pinang tidak bisa dilaksanakan.

“Targetnyakan bulan Juli sudah selesai. Seperti yang diminta pihak kejaksaan kemarin,” jelas Mangara.

Ditambahkannya, saat ini suplai daya dari interkoneksi ke Tanjungpinang baru sekitar 4 mega watt. Menurut Mangara, apabila ada tambahan dua circuit lagi, sekitar 16 mw akan sampai ke Tanjungpinang.

“Kita berharap, ini cepat selesai. Sehingga bisa dinikmati masyarakat. Apalagi listrik sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, Andar Perdana Widiastono memberikan ultimatum kepada PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) II untuk segera menyelesaikan proyek interkoneksi listrik Batam-Bintan 150 mega watt (MW). Apabila pada bulan Juli mendatang tidak rampung, maka akan diproses secara hukum.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar