KPPU Nilai Peternak Ayam Mandiri Dirugikan

1459
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam mencium adanya praktek anti-persaingan dalam bisnis daging ayam di Batam. Pengusaha menguasai bisnis dari hulu, budidaya, hingga ke hilir.

“Peternak mandiri dirugikan,” kata Kepala KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar.

Ada lima peternak ayam besar di Batam. Yakni, Mitra Tani Barelang, Satwa Mitra Sejahtera, Gemilang Unggas Prima/PT Charoen Phokphan, Asiong, dan King/Grup Rika.

Di hulu, kelima perusahaan itu bisa membeli day old chicken (DOC) dan pakan – yang dijual per paket, dari perusahaan – perusahaan peternakan besar. Seperti dari PT Harapan Agrojaya Medan, PT CPJF Pekanbaru, PT Indojaya Aginusa (Japfa Group) Medan, PT Expravet Medan, dan PT Leong ASP Medan.

Namun, para peternak mandiri tidak boleh membeli dari perusahaan peternakan besar itu. Mereka harus membeli dari peternak besar yang ada di Batam. Harganya lebih mahal dari yang dijual perusahaan-perusahaan peternakan besar.

“DOC dan pakan yang dijual bundling (paket) ini termasuk praktek anti-persaingan,” tuturnya.

Nah, di hilir, Mitra Tani Barelang memasok 60% kebutuhan ayam potong per harinya. Empat lainnya hanya sepuluh persen saja. Mitra Tani Barelang menguasai pasar.

Ini yang membuat para peternak mandiri tidak dapat memasarkan produknya. Jikapun bisa, para broker akan menekan harga jual peternak mandiri itu. Harga ayam di tingkat peternak berada di kisaran Rp 19 ribu hingga Rp 23 ribu. Sementara para konsumen membelinya di pasar dengan harga Rp 30 ribu hingga Rp 36 ribu. Para broker, menurut KPPU, yang menyebabkan harga tinggi.

“Nah, masalahnya, para broker di pasar becek ini juga dikuasai mereka (Mitra Tani Barelang),” imbuh Komisioner KPPU Saidah Sakwan.

Namun demikian, masalah utama bisnis daging ayam di Batam adalah regulasi. Seluruh peternak di Batam, baik besar maupun kecil, nyatanya tidak memiliki izin.

Keberadaan mereka terbentur sejumlah aturan. Yakni, Perpres nomor 87 tahun 2011, Perda Batam nomor 2 tahun 2004, dan Perda Batam nomor 16 tahun 2007. Pulau Batam tidak diperuntukkan bagi kegiatan peternakan.

“Tapi uniknya, meskipun tidak memiliki izin, mereka memiliki laporan yang jelas dan detil di KP2K (Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan Batam),” kata Kepala KPPU KPD Batam, Lukman Sungkar, lagi.

Lukman berharap, pemerintah dapat membuka mata dengan kondisi ini. Sehingga keberadaan para peternak dapat lebih diakui. Sebab, selama ini, mereka berhasil memenuhi pasokan kebutuhan daging ayam di Batam.

Pemerintah Kota Batam, menurut KPPU, harus menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Tidak selarasnya aturan dapat menciptakan iklim usaha yang tidak kondusif. Serta memicu perilaku anti-persaingan.

Untuk dugaan praktek anti-persaingan usaha, KPPU KPD Batam berniat mengundang seluruh perusahaan peternak ayam, baik besar maupun kecil duduk bersama. Sekaligus para broker terkait persaingan usaha.

“Supaya jangan lagi jualan para peternak mandiri ini dihalangi,” kata Lukman. (ceu)

Respon Anda?

komentar