Begini Nasib Inggris Setelah Keluar dari Uni Eropa

1324
Pesona Indonesia
David Cameron (kiri) dan Boris Johnson. Foto: reuters
David Cameron (kiri) dan Boris Johnson. Foto: reuters

batampos.co.id – Kubu British Exit alias Brexit tak sabar untuk segera cabut dari Uni Eropa (UE) setelah memenangkan referendum.

UE pun mendesak Perdana Menteri (PM) David Cameron segera menetapkan tanggal perpisahan.

Cameron sendiri saat mengumumkan pengunduran diri setelah hasil referendum tidak berpihak kepadanya, menyebut awal Oktober sebagai tanggal resmi dirinya meninggalkan Downing Street 10.

Sebagai ketua Partai Konservatif, dia perlu melakukan pertemuan internal dengan partainya untuk menunjuk pengganti. Proses pergantian ketua partai sekaligus kepala pemerintahan Inggris itu kira-kira membutuhkan waktu empat bulan.

Bagi Cameron, empat bulan adalah waktu yang singkat. Sebab, begitu banyak urusan yang harus diselesaikan sebelum Oktober. Di antaranya, pergolakan politik dan dampak perekonomian.

Agenda paling mendesak adalah merangkul Skotlandia yang sudah ancang-ancang hendak menggelar lagi referendum kemerdekaan. Itu disebabkan arti UE bagi Skotlandia jauh lebih penting daripada Inggris di sisi perekonomian.

Ancaman Skotlandia dan gonjang-ganjing perekonomian itu jelas membuat Cameron sibuk. Tapi, UE tidak mau tahu urusan tersebut. Organisasi terbesar Eropa itu mendesak pemimpin 49 tahun tersebut bisa berunding dengan UE secepatnya.

Tidak perlu menunggu sampai PM baru terpilih. Tidak perlu menunggu sampai Oktober. Sebab, ketidakpastian nasib UE pasca-Brexit tidak boleh dibiarkan terlalu lama.

’’Saya tidak tahu mengapa pemerintah Inggris butuh waktu sampai Oktober untuk memutuskan tanggal ’perceraian’ dengan Brussel (UE),’’ kata Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dalam wawancara dengan media Jerman, ARD, pada Jumat malam (24/6) waktu setempat.

Dia menambahkan, ’’perceraian’’ Inggris dan UE bukanlah sebuah perpisahan baik-baik. Sebab, UE tidak menghendakinya.

Kendati demikian, Juncker menuntut Inggris segera menyelesaikan urusannya dengan UE. Caranya, segera menggelar pertemuan dengan UE dan menetapkan tanggal pasti ’’perceraian’’.

Sesuai dengan aturan yang berlaku di blok 28 negara Eropa itu, Inggris punya waktu dua tahun untuk benar-benar meninggalkan UE. Sebab, akan begitu banyak kesepakatan yang harus disesuaikan dengan status baru Inggris.

’’Lebih cepat lebih baik,’’ tutur Juncker. Setelah Cameron bertemu dengan UE, kedua pihak akan bisa langsung melakukan penyesuaian dengan status baru mereka. Maka, segala hal yang berhubungan dengan kerja sama dagang, kerja sama pertahanan dan keamanan, serta hukum juga akan berubah.

Yang jelas, negara-negara UE tidak akan bisa sebebas dulu lagi keluar masuk Inggris. Demikian pula sebaliknya.

Senada dengan US, Boris Johnson berharap bisa segera membentuk pemerintahan transisi yang disebut sebagai pemerintahan Brexit. Kemarin (25/6) hal pertama yang dia lakukan adalah merangkul warga yang tidak ikut memberikan suara dalam referendum.

Yang terpenting, menurut dia, adalah persatuan. Apa pun aspirasi mereka, kini faktanya Inggris menghendaki hengkang dari UE.

’’Bagi mereka yang khawatir dengan hasil referendum, saya ingin mengatakan bahwa Brexit tidak membuat Inggris terpecah-pecah atau menjadi tidak terlalu Eropa lagi,’’ papar mantan wali kota London tersebut.

Sebagai bagian dari Benua Biru, Johnson mengatakan bahwa Inggris tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari Eropa. Sampai kapan pun, menurut dia, Inggris bakal selalu menjadi bagian dari Eropa.

Tanpa ada yang mendaulatnya, Johnson menobatkan sendiri dirinya sebagai pemimpin pemerintahan Brexit. Dia mengaku siap memimpin Brexit Government. ’’Michael Gove akan menjadi menteri hukum dalam kabinet saya,’’ kata Johnson.

Para pengamat politik Inggris menganggap persekutuan Johnson dan Gove itu sebagai bentuk perlawanan terhadap Cameron. Sebab, sebelumnya, tiga politikus separtai itu selalu berteman baik. (AFP/Reuters/BBC/hep/c19/any)

Respon Anda?

komentar