Gubernur Turut Persoalkan Keberadaan Rig di Perairan Bintan

1206
Pesona Indonesia
Tiga unit rig di perairan Bintan yang dianggap mengancam pelayaran feri domestik. foto:jailani/batampos
Tiga unit rig di perairan Bintan yang dianggap mengancam pelayaran feri domestik. foto:jailani/batampos

batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun turut mempersoalkan keberadaan tiga rig pengeboran minyak di jalur pelayaran Tanjungpinang ke Telaga Punggur, Batam. Pasalnya, rig di perairan Bintan itu bisa berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas laut, disaat cuaca sedang buruk.

“Belakangan ini, memang kondisi cuaca sedang tidak bersahabat. Bersamaan akan menghadapi arus mudik lebaran, tentu intensitas pelayaran turut meningkat,” ujar Nurdin, Sabtu (25/6) usai rapat bersama sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Ditegaskannya, terkait keberadaan tiga unit rig tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri tidak pernah mengeluarkan izin apapun. Menurut Nurdin, apabila hal itu sudah dikeluhkan oleh nakhoda kapal, tentu ada kekhawatiran. Apalagi dirinya sudah sarat dengan pengalaman dilaut. Kondisi cuaca sangat menentukan jarak pandang.

“Secara visual memang jarak pandang terbatas, ketika cuaca buruk. Kita minta stakeholder terkait untuk bisa membantu kenyamanan dan kelancaran pelayaran. Dengan cara memindahkan rig tersebut ketempat yang lebih aman,” harap Nurdin.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah menegaskan pihaknya akan memanggil pihak-pihak terkait yang mengeluarkan izin pemanfaatan laut untuk parkirnya tiga unit rig di perairan Bintan. Karena keberadaan alat pengebor minyak tersebut berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas laut.

“Kawasan tempat parkirnya rig tersebut, kalau kita lihat memang berada dijalur pelayaran,” ujar Irwansyah.

Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Batam tersebut juga mengaku heran, dengan keberadaan rig tersebut. Apalagi perairan Bintan tersebut bukan merupakan kawasan pengeboran lepas pantai. Ditegaskannya, pihaknya akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri untuk mempertanyakan hal ini.

“Kita minta penjelasan dari Dinas Perhubungan terlebih dahulu. Kalau memang Satker Kemenhub yang mengeluarkan, tentu juga akan kita panggil,” tegas politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Kepri tersebut.(jpg/bpos)

Respon Anda?

komentar