Jumlah Perda Pemkab Karimun yang Dibatalkan Bertambah

1092
Pesona Indonesia
ilustrasi
ilustrasi

batampos.co.id – Jumlah peraturan daerah (Perda) untuk Kabupaten Karimun yang dihapus oleh Pemerintah Pusat tidak hanya ada lima. Tetapi jumlahnya bertambah. Adapun lima perda sebelumnya yang dihapus yakni Perda Nomor Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Usaha Perikanan dan Perda Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pertambangan.

”Setelah kita cek kembali ada Perda kita ternyata yang bertambah jumlahnya yang dihapus. Khususnya tentang penerimaan daerah. Seperti, Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Cetak KTP Akte Capil. Perda ini memang sudah lama tidak diberlakukan. Karena sejak beberapa tahun lalu memang di daerah kita tidak lagi dikenakan pungutan biaya untuk pembuatan KTP dan akte lahir,” ujar Bupati Karimun, Aunur Rafiq, Sabtu (25/6).

Kemudian, lanjut Bupati, Perda Nomor 19 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Kemudian, Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Khusus untuk Perda yang satu ini di dalam data pemerintah daerah Perdanya itu nomor 7 bukan 9. Ada juga yang dihapus Perda tentang pertambangan lagi, yakni nomor 29 tahun 2007. Padahal, Perda ini sudah direvisi, sehingga menjadi Perda Nomor 15 Tahun 2010.

”Yang menjadi persoalan bagi kita dan perlu mendapatkan kepastian adalah Perda tentang Pajak Daerah. Karena, Perda ini dibuat salah satu acuannya adalah undang-undang yang mengfatur tentang pajak. Selain itu, dengan Perda tersebut kita bisa mendapatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebut saja PAD dari sektor pertambangan batu granit yang merupakan penyumpang PAD terbesar,” jelas Rafiq.

Dikatakan Rafiq, sehubungan dengan hal ini. Maka, dia sudah meminta kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bersama bagian hukum serta SKPD terkait untuk melakukan koordinasi ke kementerian Dalam negeri (Kemendagri) secepatnya. Tujuannya, untuk mendapatkan penjelasan apakah Perda Pajak Daerah tersebut dihapus keseluruhan atau ada pasal-pasal tertentu saja.

”Sebab, penyusunan Perda Pajak Daerah tersebut disusun dasarnya undang-undang. Dan, dengan melakukan koordinasi ke Kemendagri, kita dapat mengetahui dimana kesalahannya atau penghalang untuk perkembangan dunia investasi serta peningkatan ekonomi. Sehingga, daerah dapat melakukan revisi kembali terhadap Perda tersebut. Sehingga, penerimaan daerah untuk kelanjutan pembangunan di Karimun dapat terus berjalan,” ungkap Bupati Karimun. (san/bpos)

Respon Anda?

komentar