Status Kepemilikan Masjid Raya Belum Jelas, Pemko Belum Bisa Gelontorkan Dana

678
Pesona Indonesia
foto: yusuf hodayat / batampos
foto: yusuf hodayat / batampos

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah menyiapkan anggaran operasional Masjid Raya Batam sebesar Rp 6 miliar. Namun, dana tersebut belum bisa digelontorkan karena Badan Penguasahaan (BP) Batam belum menyerahkan aset tersebut kepada Pemko.

Kabag Humas Pemko Batam, Ardi Winata mengatakan anggaran tersebut belum bisa dicairkan karena status kepemilikan masjid raya yang belum jelas.

“Penggunaan anggaran itu masih ditahan. Kita tak bisa cairkan karena bisa menyalahi aturan. Aset itu masih belum resmi jadi milik Pemko,” kata Ardi, kemarin.

Pada bulan Februari lalu, BP Batam berjanji menyerahkan aset tersebut kepada Pemko. Namun hingga akhir Juni ini, penyerahan itu tak juga dilakukan, sehingga status kepemilikan Masjid raya masih rancu.

“Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Kepri sudah mengintruksikan aset Masjid Raya harus dimiliki Pemko, baru anggaran bisa cair,” sebut Ardi.

Menurut dia, Pemko Batam sempat mendapatkan respon khususnya hibah untuk Masjid Raya dari BP Batam. Namun realisasinya belum ada hingga saat ini, hingga pihaknya kembali menyurati BP Batam untuk menyerahkan aset tersebut secara resmi. Pemko pun berharap akan ada titik terang terkait aset yang akan dikelola Pemko ini.

“Belum ada serah terima, surat terakhir kita dibalas dan sekitar lima aset yang akan di serahkan ke Pemko. Kita juga sudah menyurati Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, dg surat 105/PAD/X/2014 tentang Permohonan Hibah asetm” pungkas Ardi.

Permintaan hibah aset Masjid Raja sudah cukup lama dilakukan Pemko kepada BP Batam. Bahkan pemko sudah kerap menyurati BP untuk menyurati aset tersebut. Dalam surat itu terlampir permintaan aset dari Pemko seperti rumah dinas bagi pejabat Pemko, rumah dinas Walikota dan Wakil Walikota, masjid raya, asrama haji, gedung pemadam kebakaran, Balai Latihan Kerja (BLK), Gor Temenggung Abdul Jamal.

Selain itu juga shelter Pelabuhan di Sekupang, Alun-alun Engku Putri, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, terminal transit Mukakuning, dan aset-aset lainnya yang dibutuhkan pemerintah dalam melayani masyarakat Batam. (she)

Respon Anda?

komentar