Parpol Ditenggat 11 September

1241
Pesona Indonesia
Ilustrasi dokumen jpnn
Ilustrasi dokumen jpnn

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tahapan Pilkada 2017 sudah berjalan dan tak mengalami perubahan meski UU Pilkada hasil revisi belum diundangkan. Tahapan Pilkada 2017 berdasarkan pada Peraturan PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Berdasarkan PKPU 3 tersebut, tahapan pencalonan dimulai dengan penetapan syarat dukungan calon perseorangan atau calon independen (caden). Sedangkan pencalonan melalui jalur partai politik atau gabungan parpol yakni tahapan pendaftaran calon ke KPU pada 11-18 September mendatang. Artinya, parpol hanya punya waktu sekitar dua bulan ke depan untuk membentuk koalisi dan mengusung calon.

Komisioner KPU Lampung Handi Mulyaningsih membenarkan tahapan pilkada 2017 sudah mulai jalan. Saat ini sedang berlangsung adalah pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Tahapan ini berlangsung dari 21 Juni hingga 20 Juli,” katanya, kemarin (26/6).

Karenanya dia optimis jika setelah tanggal 20 Juli seluruh PPK dan PPS sudah terbentuk karena perencanaan program dan penganggaran sudah dilakukan di tiap kabupaten penyelenggara Pilkada. “Jadi tidak ada alasan jika sampai 20 Juli nanti masih ada PPK dan PPS yang belum terbentuk,” ujarnya.

Selain itu, saat ini juga tengah berlangsung pendaftaran pemantau pemilih. Yakni dari 1 Juni 2016- 14 Januari 2017. Pemantau pemilih nantinya bertugas untuk memantau setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. “Bisa juga yang melaksanakan quick count atau perhitungan cepat,” lanjutnya.

Setelah itu tahapan selanjutnya adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon pada 11-18 September. Kemudian dilanjutkan pendaftaran pasangan calon pada 19-21 September. “Kemudian penetapan pasangan calon akan dilakukan pada 22 Oktober 2016, kemudian keesokannya langsung pengundian nomor urut pasangan calon,” lanjutnya.

Diluar tahapan terebut, pihaknya juga saat ini terus melakukan sosialisasi. Baik terkait pelaksanaan pilkada, tanggal pilkada dan lain sebagainya. Sosialisasi tersebut berlangung dari 30 April 2016 hingga 14 Februari 2017 mendatang.

hSementara untuk tahapan bagi pasangan calon perseorangan telah dimulai sejak 22 Mei lalu. Yakni penetapan rekapitulasi DPP untuk perhitungan jumlah minimum dukungan calon perseorangan.

“Kemudian dilanjutkan 20 Juli hingga 2 Agustus pengumuman penyerahan syarat minium dukungan pasangan calon perseorangan,” ujarnya.

Terpisah, Komisioner KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan, Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dibangun untuk memudahkan proses tahapan pencalonan, baik bagi KPU sebagai penyelenggara, maupun untuk para bakal pasangan calon dalam pilkada 2017.

“Kewajiban pasangan calon untuk menggunakan silon bertujuan untuk memudahkan mereka pada proses pencalonan pilkada,” jelas Juri, kemarin.

Selama ini, kata dia, proses pencalonan seringkali terkendala oleh ketidaksiapan para bakal pasangan calon dalam mempersiapkan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi, tidak jarang pula para bakal pasangan calon memberikan syarat-syarat kelengkapan administrasi mepet dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga hal itu mempersulit KPU untuk memverifikasinya. “Silon ‘memaksa’ pasangan calon untuk menyiapkan data (berkas pencalonan) dari jauh-jauh hari,”tuturnya.

Selain itu aplikasi Silon yang disusun oleh KPU bertujuan untuk merekam tahapan pencalonan secara rapi dan menyeluruh. Dengan terdokumentasinya tahapan pencalonan ini, KPU berharap proses tahapan pencalonan ini dapat dijadikan bukti otentik atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh bakal pasangan calon selama tahapan pencalonan.

“Selama ini, dokumen yang berkaitan dengan proses-proses tahapan pemilu kurang di dokumentasikan dengan baik, diharapkan dengan sistem informasi ini (Silon) mempunyai manfaat sebagai bukti otentik selama proses tahapan pencalonan,” pungkasnya. (jpg)

Respon Anda?

komentar